BICARAINDONESIA-Jakarta : Sebanyak 60.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargetkan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan dengan pemetaam dan penilaian kompetensi dan potensi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, tes pada tahun ini ditargetkan ada sebanyak 60.000 ASN yang dipetakan dan dinilai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar. Tes ini salah satunya dilakukan menggunakan computer assisted test (CAT).
“Target tersebut terdiri dari 40.000 ASN instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dan 20.000 ASN dari instansi penyangga IKN,” ujar Haryomo, di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Menteri PANRB, BKN, dan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Langkah ini merupakan lanjutan yang telah dijalankan dari program 2023. Hingga 31 Mei 2024, Haryomo mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi pada 14.954 ASN.
Pada tahun 2023 sendiri, BKN telah menyelenggarakan pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi dengan jumlah peserta 96.760 ASN. Jumlah ini telah mencapai dan melampaui target 60.000 orang.
Pemetaan dan penilaian potensi ini, kata Haryomo, merupakan bagian dari empat program prioritas BKN. Program prioritas lainnya ialah penyusunan standar penilaian kompetensi dan potensi ASN dengan target satu Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Program ini dialokasikan anggaran Rp 2 miliar.
Kemudian program ketiga yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan sistem penggajian ASN pada instansi pemerintah dengan target 1 rekomendasi kebijakan. Alokasi pagu untuk program ini mencapai Rp 1 miliar Lalu terakhir ada program layanan data ASN terintegrasi satu layanan dengan pagu Rp 2,5 miliar.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum merilis jumlah pasti dari ASN kementerian/Lembaga (KL) pusat yang akan dipindahkan ke IKN.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain,” kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024) lalu.
Dia mengatakan, keputusan sebelumnya akan ada menteri yang pindah lebih dulu ke IKN. Keputusan terbaru, setiap kementerian ada pejabat eselon yang pindah ke IKN atau ditugaskan. Dia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema pemindahan ASN ke IKN. Namun, hal itu akan disesuaikan dengan kesiapan hunian.
“Mulai skema dari 11 ribu, skema 14 ribu, skema 6 ribu sampai dengan skema 3.216 telah kita siapkan sesuai dengan hunian yang siap sekarang,” katanya.
Selain kesiapan hunian, dia mengatakan, kepindahan IKN tergantung dari keputusan Istana. Kepindahan ASN rencananya dimulai setelah Agustus 2024. Ia juga memastikan ASN yang pindah ke IKN akan mendapat insentif. Insentif yang diberikan ke ASN ini di luar dari apa yang mereka dapatkan di Jakarta.
“Jadi insentif-insentif ini memang menjadi poin arahan Bapak Presiden tapi kita belum putuskan skenario 1,2, atau 3 insentif yang akan diberikan, yang pasti akan ada insentif di luar insentif yang diterima mereka ketika di Jakarta,” katanya.
“Kami masih menunggu rapat bersama OIKN dan Bapak Presiden terkait dengan insentif yang akan diterima oleh mereka yang akan ke IKN,” sambung dia.