Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diklaim sebagai Tempat Rehab, Polda Sumut: Tidak Layak

BICARAINDONESIA-Medan : Kerangkeng manusia yang ada di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin yang diklaim sebagai tempat rehabilitasi narkoba dinyatakan Polda Sumatera Utara (Sumut) menyalahi sejumlah aturan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kerangkeng manusia itu tidak berizin alias ilegal dan tak layak menjadi tempat rehabilitasi pencandu narkoba. Bangunan itu sudah digunakan sejak 2012 atau sekitar 10 tahun silam.

“Polda Sumut bersama BNN mengevakuasi orang-orang itu ke tempat yang layak pada Senin (24/1). Upaya itu dilakukan, karena melihat kondisi di sana. Masukan dari BNNP Sumut, bahwa kondisi di sana tidak layak. Tidak memenuhi standar, sebagaimana umumnya panti rehabilitasi,” ujar Hadi, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (26/1/2022).

Kasus adanya kerangkeng manusia itu mencuat beberapa waktu terakhir setelah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Terbit yang dicokok karena terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tipikor. Setidaknya ada 27 orang menghuni kerangkeng tersebut.

Sebagian dari orang-orang yang dikerangkeng kemudian dijemput oleh anggota keluarganya untuk dibawa pulang.

Hadi mengatakan, selain melakukan evakuasi, pihaknya juga akan memastikan apakah mereka yang dikerangkeng di rumah Bupati Langkat itu benar pecandu narkoba lewat tes urine.

“Ini teman-teman BNNP Sumut, BNNK Langkat, dan Pemkab langkat mencoba melakukan skrining (tes urine). Karena informasi pecandu atau terpapar narkoba tapi kan kita belum tahu (hasil tes urinenya),” katanya.

Selama ini orang-orang yang diterima di sana hanya mengisi surat pernyataan saja. Selain itu orang-orang yang dianggap pecandu narkoba tidak melalui mekanisme asesmen yang sesuai.

“Penjaga atau mereka sebut pembina, hanya menerima komunikasi, tidak melalui mekanisme asesmen betul tidaknya mereka terpapar. Orang tua maupun warga di situ mengatakan (tempat itu) layak, menurut ukuran mereka,” ujar Hadi.

Padahal kata Hadi, saat penyelidikan di lapangan tempat itu sangat tidak layak digunakan untuk rehabilitasi. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui warga menyerahkan anaknya ke tempat rehabilitasi ala Bupati Langkat itu dengan membuat surat pernyataan.

“Selama mereka dititipkan di tempat tersebut tidak dipungut biaya. Yang dititipkan anak yang pecandu narkoba dan ada juga orang yang menitip karena anaknya terlibat kenakalan remaja,” ungakap Hadi.

Selama proses rehabilitasi mereka dijaga mantan pasien yang telah sembuh. Para penghuni kerangkeng itu kemudian dipekerjakan di perkebunan sawit milik Terbit setelah mulai pulih tanpa diberi upah.

“Bisanya mulai kerja setelah 3 sampai 4 bulan direhabilitasi. Betul informasinya mereka tidak mendapatkan salary, tetapi kebutuhan sandang kemudian makan dan sebagainya itu informasinya dipenuhi,” katanya.