Ketika Para Tokoh Politik dan Bakal Capres Bicara Pemindahan IKN

BICARAINDONESIA-Jakarta : Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyita banyak perhatian. Tidak hanya tokoh politik, sejumlah tokoh yang kabarnya bakal bersaing mengincar RI 1 pada Pemilu 2024 pun ikut memberi perhatian terhadap rencana yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno itu. Mulai dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

Proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota negara baru yang dinamakan Nusantara tersebut, resmi dimulai sejak UU IKN disahkan di DPR pada Januari lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan upacara HUT RI di tahun 2024 akan dilakukan di lokasi ibu kota negara baru. Maka dari itu, pembangunan fisik IKN di Kaltim akan dimulai pada pertengahan tahun 2022.

Lantas, seperti apa pandangan para kandidat capres 2024 mengenai IKN Nusantara?

Prabowo Subianto

Di berbagai survei nama Menteri Pertahanan ini masih menjadi kandidat capres terkuat. Partai Gerindra pun telah mengindikasikan mengawal ketua umumnya tersebut kembali maju di Pilpres.

Meski begitu, Prabowo belum mau banyak bicara. Saat ini ia mendukung rencana pemindahan ibu kota negara baru, yang menjadi rencana besar Jokowi. Jauh-jauh hari, Prabowo telah menyampaikan komitmen dukungannya untuk IKN Nusantara.

Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah harus punya keberanian untuk memindahkan ibu kota negara. Sebab, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mesti dipisahkan. Hal ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sodetan akses jalan menuju ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021).

“Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Rencana pemindahan ibu kota negara dinilai Prabowo sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Lokasi yang dipilih sebagai ibu kota negara baru, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur pun dinilai sebagai lokasi strategis.

“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya,”katanya.

Ganjar Pranowo

Hal yang sama juga ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar yang ramai disebut-sebut akan menjadi pengganti Jokowi dari PDIP pada Pilpres 2024 memberikan dukungan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara. Ia pun mendukung rencana Presiden Jokowi yang akan membuat IKN Nusatara menjadi kawasan hijau, environmentally friendly dan tidak ada klaster industri.

“Di banyak negara maju, pusat pemerintahan tidak dicampur dengan industri. New York itu kan sudah sangat padat, maka ibukotanya Washington. Washington itu sangat menarik, tenang. Bahkan pada pukul 09.00, pukul 10.00 itu sepi. Ibukota negara bisa seperti Washington,” ujar Ganjar di tahun 2019, seperti dikutip dari jatengprov.go.id, Selasa (8/2/2022).

Ganjar menilai, jika ibu kota negara dicampur dengan industri, hal tersebut akan menjadi seperti Jakarta saat pertama kalinya menjadi tempat dagang. Ia juga menyinggung soal perguruan tinggi berkualifikasi internasional di IKN Nusantara.

Ganjar pun merasa senang karena Presiden Jokowi berjanji membangun kebun bibit di ibu kota negara baru. Karena mengusung konsep smart city, ibu kota negara baru disebut akan menggunakan transportasi listrik.

“Dari daerah, kami mendukung upaya menjaga kawasan tetap hijau. Disana kan ada orang utan, biota yang harus dirawat. Mudah-mudahan sistemnya oleh tim dipersiapkan dengan baik,” kata Ganjar.

Anies Baswedan

Anies Baswedan berada di posisi ketiga dalam survei-survei elektabilitas capres. Mengenai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, Anies terkesan tidak memberikan dukungan.

Dalam pernyataan terbarunya, Anies memberikan kritik soal rencana pemindahan ibu kota negara. Ia menilai pemindahan IKN ke Kaltim tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara virtual di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (27/1/2022).

“Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha,” kata Anies dilansir dari tribunnews.com.

Hal terpenting menurut Anies bukanlah membahas perpindahan ibu kota negara, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia.

“Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global ini tantangan kita sekarang,” tuturnya.

Anies juga membanggakan Jakarta sebagai Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia.

“Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan,”kata mantan Mendikbud itu.

Ridwan Kamil

Selanjutnya adalah Ridwan Kamil. Nama Gubernur Jawa Barat ini berada paling buncit di antara 3 nama kandidat capres sebelumnya.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam beberapa kesempatan mengisyaratkan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden.

Kang Emil juga pernah menyampaikan pendapat mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim.

“Bung Karno menghitung Kalimantan jadi ide ini sudah datang lama. Cuma Bung Karno memilihnya Palangkaraya,” terang Emil saat menghadiri pertemuan bersama para tokoh sunda di Taman Hutan Raya, Bandung, Selasa (25/1/2022).

“Di mana di Kalimantan tidak ada gunung berapi jauh dari laut sehingga pada teori pertahanan kalau ada negara nyerang dari laut pasti jauh kira-kira akhirnya diputuskan sekarang mungkin ada pertimbangan lain,” sambungnya.

Emil juga menyatakan Jakarta sebenarnya tidak dipersiapkan sebagai ibu kota negara. Ia menyebut justru Bandung yang menjadi salah satu daerah yang dulu direncanakan dijadikan sebagai ibu kota negara, selain Malang dan Surabaya.

“Saya baca sebenarnya di zaman kolonial Batavia itu tidak cocok jadi ibu kota. Saat ada pandemi namanya malaria yang mati itu ribuan. Jadi diputuskanlah oleh pemerintah kolonial, memindahkan ibu kota di survei di tiga lokasi Malang, Surabaya, Bandung. Yang dipilih adalah Bandung dengan segala perhitungan,” paparnya.

Disebut Emil, rencana pemerintahan kolonial memindahkan ibu kota ke Bandung terbukti dengan mulai berpindahnya kantor pemerintahan hingga markas militer.

“Namun Jepang keburu datang. Terputuslah ibu kota negara versi pemerintah kolonial itu oleh takdir sejarah. Jadi Jakarta itu tidak pernah didesain sebagai ibu kota,” katanya.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Bandung ini menilai Pemerintah Indonesia sebenarnya belum memiliki ibu kota negara secara fundamental yang mewakili nilai kebangsaan.

Akibatnya, kata Emil, Jakarta berkembang menjadi mesin ekonomi dominan dan mengambil banyak peran besar. Karena terlalu vital roda pemerintahan dan ekonomi bertumpu di Jakarta, maka segala bentuk gejolak di Jakarta dinilai berisiko melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi dengan mudah.

“Makanya ada yang nanya melumpuhkan Jakarta mah oleh sebuah demo politik ekonomi,” pungkasnya.