Bangun Roadmap PSR, Aspekpir Sumut Minta Dukungan Pemprovsu
Ketua DPD 1 Aspekpir Sumut, Syarifuddin Sirait dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Sumut yang dipimpin Kepala Biro (Karo) Perekonomian, Naslindo Sirait di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (8/3/2022). / ist BICARAINDONESIA-Medan : DPD 1 Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Sumut mengharapkan dukungan dari Pemprov Sumut dalam menyusun peta untuk mengeksekusi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumut.
Demikian dikatakan Ketua DPD 1 Aspekpir Sumut, Syarifuddin Sirait dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Sumut yang dipimpin Kepala Biro (Karo) Perekonomian, Naslindo Sirait di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (8/3/2022).
“Kami akan melakukan pendataan yang nantinya menjadi big data di Sumut untuk membantu Pemprovsu mengeksekusi PSR. Paling tidak ada 20 ribu hektar di 15 kabupaten di Sumut berpotensi untuk mendapatkan dana PSR,” kata Syafruddin Sirait didampingi jajaran pengurus lainnya.
Ketua DPD 1 Aspekpir Sumut, Syafruddin Sirait juga menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra Pemprov Sumut dalam menyukseskan program Sumut Bermartabat melalui PSR ini. “Jika program PSR ini bisa berjalan, maka kami siap untuk membantu Pemprovsu,” kata Syafruddin lagi.
Sementara itu, Karo Perekonomian Pemprov Sumut, Naslindo Sirait menyambut baik keinginan DPD Aspekpir Sumut. Dikatakannya, program PSR yang menjadi salah satu agenda perekomomian nasional harus dilaksanakan secara serius dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Naslindo juga mengungkapkan jika program PSR ini bisa terlaksana tahun 2022, maka efek domino perekonomian akan terasa hingga tiga tahun ke depan.
“Maka itu, kami berharap Aspekpir Sumut dapat memberikan data yang lebih konkrit terkait pemetaan serta jika ada permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Tentunya, Pemprovsu akan bekerja dalam koridor peraturan dan hukum dalam menjalankan program PSR ini,” kata Naslindo.
Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Dinas Perkebunan Sumut, Banua Pane (Kabid Sarpras Dinas Perkebunan) dan Ruth K Tarigan (Kabid Perlindungan dan Penataan Sumberdaya Dinas Perkebunan). Sementara dari Dinas Kehutanan Sumut diwakili Anas L Lubis.
Penulis / Editor : Rill / Amri
No Comments