Utang RI Tembus Rp 7.000 Triliun, Ini Siasat Menkeu Sri Mulyani agar Tak seperti Sri Lanka

BICARAINDONESIA-Jakarta : Saat ini utang pemerintah RI sudah tembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022. Berdasarkan apa yang dikutip dari APBN Kita, data per 28 Februari menyebut utang negara tercatat sebesar Rp 7.014,58 T.

Kendati demikian, pemerintah menyebut posisi utang ini masih terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.

“Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia,” ujar Sri Mulyani dalam tayangan Youtube Komite Stabilitas Sistem Keuangan dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/4/2022).

Terkait hal itu, bendahara negara ini tetap mewaspadai lonjakan utang Indonesia. Gagal bayarnya Sri Lanka pun menjadi sorotan Sri Mulyani.

Asal tahu saja, Sri Lanka mengumumkan bakal gagal membayar utang luar negeri 51 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 732 triliun (kurs Rp 14.371).

Gagal bayar diumumkan sebagai langkah terakhir setelah Sri Lanka kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok yang dibutuhkan masyarakat.

“Ini tetap kita jaga secara sangat hati-hati dan secara prudent. Kami lihat tekanan seluruh dunia ke negara-negara akan meningkat, seperti saah satu negara yaitu Sri Lanka, kami akan liat sisi bagaimana menjaga (porsi utang),” jelas Sri Mulyani.

Maka dari itu, untuk mensiasati agar RI tak gagal bayar seperti Sri Lanka wanita yang karib disapa Ani ini mengaku akan terus mengelola utang secara prudent.

Dia akan menghitung/ mengkalkulasi jumlah, tenor, dan komposisi mata uang dari penarikan utang lewat penerbitan obligasi pemerintah.

Beberapa langkah pengelolaan utang secara prudent pun sudah disiapkan, baik untuk tahun ini dan tahun depan. Langkah ini disiapkan untuk mencapai target konsolidasi fiskal menekan defisit di bawah 3 persen pada 2023.

Untuk di tahun 2022, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lebih dulu mengoptimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 alih-alih menarik utang baru. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan skema kerja sama berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI). Skema tanggung renteng itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan SKB III yang masih berlanjut hingga tahun 2022.

Sampai Februari 2022, BI telah membeli surat utang pemerintah Rp 8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN Rp 6,06 triliun dan SBSN Rp 2,70 triliun.

Lewat skema-skema tersebut, penarikan utang pemerintah sudah susut sekitar Rp 100 triliun pada Maret 2022 dari target semula.

“Kami akan mengurangi issuance (penerbitan) utang dengan penggunaan SAL. Sampai Maret penurunan (penerbitan utang) Rp 100 triliun,” katanya.

Sebelumnya, penarikan utang juga sudah turun 66,1 persen pada Februari 2022. Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang di bulan itu sebesar Rp 92,9 triliun atau 9,5 persen dari target APBN Rp 973,6 triliun. Pembiayaan menyusut dari Rp 273,8 triliun di Februari tahun 2021.

Secara lebih rinci, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Februari 2022 sebesar Rp 67,7 triliun atau 6,8 persen dari target Rp 991,3 triliun. Penerbitannya -75,1 persen dari Rp 271,4 triliun di Februari 2021.

Lalu, pinjaman neto mencapai Rp 25,2 triliun atau tumbuh 954,4 persen. Menyusutnya pembiayaan utang berdampak positif kepada posisi imbal hasil (yield) di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.