BICARAINDONESIA-Medan : Jika hampir sebagian besar masyarakat Indonesia Covid-19 adalah bencana, tapi sepertinya bagi segelintir oknum, wabah itu seolah berkah.
Karena bagi oknum yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, mereka tetap saja berupaya mencari celah agar bisa meraup untung, sekalipun harus mengutak atik uang negara.
Kasus ini pula yang terendus dibalik anggaran Media Centre Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19. Tak tanggung, untuk anggaran yang dikucurkan pada Tahap II, terjadi lonjakan hingga 4 kali lipat dibanding sebelumnya.
Data yang diterima BicaraIndonesia.net Selasa (11/8/2020), untuk dana Penanganan Covid-19 Tahap II, Media Centre GTPP Sumut yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut mendapatkan anggaran fantastis, sebesar Rp5.187.821.802.
“Angka tersebut naik hampir 4 kali lipat dibanding Tahap I, dimana Media Centre GTPP hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.129.550.000,” tegas Ketua Forsu, Ahmad Faisal Nasution di Medan
Masih kata Faisal, jumlah Rp5.187.821.802 tersebut tercatat untuk kegiatan Koordinator Rp54.000.000, Pengelolaan Jaringan, Website, Medsos Covid-19 dan Video Conference sebesar Rp517.800.000, Sosialisasi dan Dokumentasi Covid-19 Rp4.615.230.000 serta alat tulis kantor Rp791.802.
“Uniknya, di dalam usulan anggaran Tahap II untuk Media Centre yang diajukan Diskominfo Sumut tercantum anggaran untuk biaya paket Google Map sebesar Rp5 juta dan pembelian 2 unit kamera seharga Rp77 juta, serta peralatan pendukungnya,” bebernya.
Meskipun diketahui sebelumnya melalui beberapa berita online, bahwa Plt Diskominfo Sumut Irman Oemar menyatakan, pihaknya tidak membutuhkan perlengkapan dokumentasi lagi, karena sudah memiliki peralatan yang lengkap untuk live streaming, antara lain kamera yang terletak di lantai 6 (Smart Province) Kantor Gubernur dan kamera milik Diskominfo.
Dari data yang diterima Bicaraindonesia.net, dana sebesar Rp517.800 meliputi dana untuk Pengelolaan Jaringan, Website, Medsos Covid-19 dan Video Conference, terdapat dana untuk honor pengelola jaringan Rp9.000.000 honor pengelola server Rp9.000.000, honor pengelola pengembangan aplikasi Rp18.000.000, honor pengelola video conference Rp18.000.000 , honor pengelola website dan media sosial Rp18.000.000 serta honor narasumber non SKPD Rp14.400.000.
Disamping itu untuk Sosialisasi dan Dokumentasi, dianggarkan lagi anggaran untuk honor fotografer Rp36.000.000, honor kameramen Rp36.000.000, honor pengelola bahan publikasi Rp18.000.000, honor pengelola publikasi media sosial, cetak dan online Rp18.000.000, honor pengelola media outdoor Rp9.000.000, honor pengumpul dan pengelola data Rp18.000.000, honor analis data dan informasi Rp18.000.000 serta honor operator siaran keliling Rp36.000.000.
“Jika semua ditotalkan, untuk membayarkan honor tenaga petugas di media centre menghabiskan anggaran Rp293.400.000. Angka yang luar biasa,” tegas Faisal.
Oleh karena itu,Faisal meminta agar pihak Pemprov Sumut harus transparan dalam menggunakan anggaran penanganan Covid-19 kepada publik dimana penggunaan anggaran untuk membayarkan honor tenaga petugas di media centre GTPP juga harus dipertanyakan.
Apalagi diketahui baik Humas Pemprov Sumut maupun Diskominfo Sumut memiliki tenaga tenaga pendukung (tenaga honor) maupun PNS yang telah digaji menggunakan APBD Sumut.
Belum lagi ada anggaran untuk Media Centre pada anggaran Tahap II dianggarkan pula dana sebesar Rp140 juta untuk biaya pembuatan materi video singkat tentang Gugus Tugas, Rp100 juta untuk kerjasama iklan radio, Rp160 juta untuk kerjasama dengan tv local, advertorial media cetak sebesar Rp2,4 miliar. Dan besarnya anggaran ini perlu di pertanyakan.
Saat ini, angka positif Covid-19 menunjukkan trend meningkat. Namun Tim GTPP justru mengurangi jam tayang live streaming dari biasanya sehari 3 kali menjadi 1 hari sekali selama lima hari kerja. Tapi anggaran meningkat.
“Harusnya, Pemprov memanfaatkan media untuk mensosialisasikan pencegahan Covid-19 ke tengah masyarakat berupa anjuran untuk pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air mengalir,” kata Faisal.
Oleh karenanya, Faisal meminta agar Gubernur Sumatera Utara bisa menangapi secara serius masalah ini, jangan sampai menjadi masalah yang berdampak kepada kebijakan-kebijakan lain yang terkait dalam urusan penanggulang Covid 19 di Sumatera Utara.
‘Anggaran penanganan atau apapun itu yang terkait dalam urusan covid 19 saat ini menjadi satu hal yang sangat sensitif dan menjadi perhatian khalayak. Oleh karenanya, dengan data yang saat ini kami pegang, kami akan menyurati pihak-pihak terkait untuk mengusutnya,” tegas Faisal.
Penulis :Yuli
Editor : Yudis
No Comments