Siap Kerahkan Massa ke Kantor Gubsu, Forsu Akan Pertanyakan Lonjakan Anggaran Media Centre Covid-19
Ahmad Faisal Nasution, Ketua Umum Forsu/foto : yul BICARAINDONESIA-Medan : Untuk mempertanyakan ketegasan Gubernur Sumatera Utara dalam menyikapi kasus dugaan mark up dibalik lonjakan anggaran Media Centre Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid 19 Sumut, Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) berencana menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara.
“Kami merencanakan akan melakukan aksi pada 19 Agustus 2020 mendatang, dengan menghadirkan massa sekitar kurang lebih 100 orang. Dalam aksi tersebut kami meminta agar gubernur Sumatera Utara membatalkan proses pengajuan dan pencairan anggaran media centre GTPP Covid-19 tahap II yang jumlahnya meningkat signifikan,” tegas Ahmad Faisal Nasution, Ketua Umum Forsu, Jum’at (14/8/2020).
Faisal juga meminta agar usulan anggaran sebesar Rp5 miliar lebih tersebut untuk dikaji ulang dan DPRD Sumut didesak untuk memanggil Plt Kadiskominfo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas atas usulan anggaran tersebut.
“Menurut saya jumlah Rp5,1 miliar untuk anggaran Tahap II live streming Pemrovsu sangat menyayat hati rakyat. Dimana dalam usulan itu kita juga lihat banyaknya kejangalan-kejanggalan. Contoh, pada anggaran tahap I live streaming itu Sebelumnya sehari 3 kali tayang. Nah pada tahap II ini sehari cuma sekali dan libur sabtu-minggu. Sedang anggaran naik dari Rp1,3 miliaelr jadi Rp5,1 miliar, anehkan, dan ini patut diusut dan dipertanyakan,” tandasnya.
Bukan itu saja, yang perlu dipertanyakan, dan perlu di telusuri yaitu kebenaran tenaga honorer yang dilibatkan dan dibayar. Apalagi di Dinas Kominfo atau Humas itu sudah memiliki orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan sudah digaji oleh negara.
“Belum lagi Proses waktu apakah sesuai dengan jadwal, lalu pembelian peralatan juga sangat rentan dimanipulasi. Apalagi info terakhir yang kami terima, jumlah anggaran yang diajukan ini sama sekali belum diketahui oleh Gubernur Sumatera Utara. Dan jika ini tidak diketahui oleh gubernur apa lagi DPRD Sumut ini program layak dibatalkan,” beber Faisal.
Oleh karenanya, Forsu meminta agar Kejaksaa dan Kepolisian segera memeriksa program-program seperti ini agar proses penyelidikannya menjadi atensi, karena sangat rentan terjadi kolusi, korupsi bahkan nepotisme.
“Kami juga meminta Gubsu mencopot Plt Kadiskominfo Sumut yang tidak mampu meminimalisir anggaran untuk kegiatan yang berfaedah dan nyata menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Sumut. Meminta DPRD sumut segera memanggil kepala dinas bahkan gubernur dan jika perlu DPRD Sumut menggunakan hak-haknya untuk menyelamatkan anggaran uang rakyat,” tutup Faisal.
Penulis : Yuli
Editor : Yudis
No Comments