Road to Hakordia 2022 Resmi Dibuka, Pemprov Sumut Luncurkan Aplikasi Pelaporan Kasus Korupsi Terhubung ke KPK

BICARAINDONESIA-Medan : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meluncurkan aplikasi Whistleblowing System untuk pelaporan tindak pidana korupsi yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peluncuran itu berlangsung hari ini, Selasa (29/11/2022), dalam acara Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang.

Edy Rahmayadi, dalam sambutannya, meminta KPK RI untuk terus mengawasi Pemprov Sumut terhadap kinerja tata kelola pemerintahan di Pemprov Sumut agar terus baik dan kesejahteraan dapat terwujud.

“Untuk itu, bapak sering-sering datang kemari, jadi bapak hadir di sini, arahkan kami secara objektif dan kami akan berbuat yang terbaik agar dapat menyejahterakan rakyat kita,” ujar Edy.

Edy mengatakan bahwa KPK telah membuat beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar penyelenggara pemerintahan. Pertama, berurusan dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua, jual beli jabatan. Ketiga, gratifikasi dan keempat suap menyuap.

“Serta kelima penggelembungan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi,” ujar mantan Pangkostrad itu.

Edy merasa bangga lantaran dipilihnya Sumut sebagai tuan rumah Road to Hakordia wilayah I.

“Kita memperingati Hakordia ini sebagai pengingat kita, semoga ini bukan hanya seremonial saja,” katanya.

Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, mengatakan survei penilaian integritas yang diadakan KPK RI pada kementerian, lembaga, instansi dan daerah memperoleh capaian rata-rata nasional sebesar 72%.Hal ini, menurutnya, cukup baik mengingat target nasional yang ditargetkan 70%.

Alexander mengatakan bahwa penurunan tingkat korupsi tergantung pada komitmen kepala daerahnya.

“Oleh sebab itu, komitmen kepala daerah terus kami bangun,” pungkasnya.