Kemenkeu Buka-Bukaan Soal Data Belanja Meranti, Tak Terima Disebut Setan
BICARAINDONESIA-Jakarta : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI buka-bukaan data realisasi belanja Kabupaten Meranti. Hal itu karena Kemenkeu tidak terima dengan sebutan setan yang dilontarkan oleh Bupati Meranti Muhammad Adil.
Realisasi belanjanya disebut terbilang masih sangat kecil daripada dana yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah itu.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76%. Padahal, dana transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan mencapai 94,76%.
“Jadi, kita bicara TKD-nya. Kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, dan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya, dikutip Sabtu (17/12/2022).
Sementara itu, khusus untuk pembayaran DBH migas Kabupaten Meranti, Luky mengatakan bahwa pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik.
“DBH total di anggaran Meranti Rp108 miliar, yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp700 miliar itu, makanya yang kami tanya datanya,” ujar Luky.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam kesempatan yang sama menambahkan, dengan catatan itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah, termasuk Meranti.
“Belanja harus maksimal. Jangan sampai uangnya ada, tetapi belanjanya tidak jalan, ya, sama aja. Untuk apa uang besar-besar, kalau tidak jalan belanjanya,” ujarnya.
Anggaran di daerah, menurut Agus, tak melulu hanya bicara tentang TKD yang diberikan pemerintah. Misalnya, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana desa, maupun DBH, tetapi juga tentang realisasi belanja.
Rendahnya belanja suatu daerah, akan menyulitkan daerahnya berkembang dan menghambat terciptanya kesejahteraan pada masyarakat. Untuk itu, Agus mendorong agar daerah bisa memanfaatkan belanja APBD dengan optimal.
“Belanja juga tidak kalah penting. Kami dari Kemendagri beserta Kemenkeu terus berupaya turun ke lapangan melakukan asistensi dan pembinaan pengawasan untuk mendorong belanja ini biar maksimal,” katanya.
Editor: Rizki Audina/*
