Indonesia-Malaysia Ancam Hentikan Ekspor Sawit ke Eropa
BICARAINDONESIA-Kuala Lumpur : Demi meredam laju deforestasi akibat ekspansi sawit, Malaysia menjalin komunikasi dengan Indonesia terkait larangan impor sawit bermasalah oleh Uni Eropa.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perdagangan dan Komoditi Malaysia, Fadillah Yusof. “Kalau kita harus berhubungan dengan pakar dari luar negeri untuk membalas langkah Uni Eropa, maka kita harus melakukannya,” kata Fadillah, Kamis (12/1/2023).
“Atau opsi lainnya adalah menghentikan ekspor ke Eropa dan fokus ke negara lain, jika mereka mempersulit proses ekspor dari Malaysia,” imbuhnya.
Selama ini, Malaysia dan Indonesia berpegang pada sertifikasi berkelanjutan yang diwajibkan bagi pelaku ekspor sawit. Oleh karenanya, pernyataan Fadillah tidak mengulas rekam jejak industri sawit dalam menggerakkan deforestasi di Asia Tenggara.
Juga sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah berniat melobi negara anggota Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC). Dia ingin mengajak bekerja sama melawan “tuduhan tak berdasar” Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap minyak sawit.
Untuk diketahui, CPOPC saat ini diketuai Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen sawit terbesar di dunia.
Bukan Hambatan Dagang
Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia Michalis Rokas menepis pernyataan Fadillah. Menurutnya, regulasi UE tidak diniatkan untuk melarang impor sawit atau menciptakan hambatan dagang demi melindungi petani lokal.
“UU tersebut berlaku secara merata untuk semua komoditas yang diproduksi oleh semua negara, termasuk negara anggota Uni Eropa. Serta disusun untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak semakin mendorong laju deforestasi dan kerusakan hutan,” kata Rokas, dikutip dari Reuters.
Rokasnjuga menambahkan, dirinya siap bertemu dengan Fadillah untuk membahas kekhawatiran Malaysia. Kisruh tersebut diyakini tidak berdampak pada konsumsi sawit Uni Eropa yang memang diperkirakan akan merosot dalam sepuluh tahun ke depan. Tren ini menguat sejak 2018 silam, ketika UE menetapkan larangan konsumsi sawit sebagai bahan bakar kendaraan selambatnya pada 2030.
Tenggat tersebut dipilih karena bertepatan dengan berakhirnya siklus ekonomis pohon sawit di kedua negara yang harus diganti setiap 30 tahun. Meski demikian, Indonesia dan Malaysia tetap melayangkan gugatan terpisah kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebab keduanta menilai aturan baru itu bersifat diskriminatif dan bisa digolongkan sebagai hambatan dagang.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pekan ini sepakat untuk “melawan diskriminasi terhadap minyak sawit”, serta memperkuat kerja sama melalui CPOPC.
Uni Eropa saat ini adalah konsumen minyak sawit terbesar keempat di dunia, setelah Indonesia, India dan China. Setidaknya 46 persen impor sawit Eropa digunakan untuk bahan bakar kendaraan dengan nilai 2 miliar Euro per tahunnya.
Menurut pemerintah Malaysia, penjualan sawit ke UE mewakili 9,4 persen dari total nilai ekspor pada 2022, atau setara dengan 1,47 miliar ton.
Editor: Rizki Audina/*
