Jangan Terkecoh Janji, Track Record Calon Kepala Daerah juga Harus Teruji
Rapat pengundian calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai yang dilaksanakan KPU setempat/foto : fb BICARAINDONESIA-Binjai : Visi, misi dan program yang berkualitas tidak cukup jika tidak memiliki track record (rekam jejak). Akan ada calon yang menyampaikan visi, misi dan program berkualitas tetapi cenderung hanya sebatas janji-janji yang tidak kunjung terlaksana.
“Calon kepala daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas bergantung pada track recordnya yang teruji,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Binjai, Samsul Bahri Pane, S. Sos. MAP kepada bicarandonesia.net, Sabtu, 26 September 2020.
Samsul mengatakan, ada kesan calon kepala daerah disaat kampanye sering sesumbar dengan visi, misi dan program. Padahal diyakini cenderung tidak berkontribusi, bahkan terkesan menyelewengkan kedekatannya.
“Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tahu mana calon yang sesumbar janji dengan memanfaatkan keterbatasan masyarakat,” ungkapnya seraya menyarankan agar masyarakat tidak terkecoh dengan janji-janji politik yang disampaikan calon yang notabenenya tidak memiliki track record.
Terkait dengan pencalonan kepala daerah di Kota Binjai, Samsul mengatakan, KPU Kota Binjai telah menetapkan no urut yaitu Rahmat-Sori Alam no urut 1, Lisa-Sapta nomor urut 2 dan Juliadi-Amir no urut 3.
“Ketiga pasangan ini telah mensosialisasikan pencalonannya di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Disayangkan kata Samsul lagi, berbagai isu pada proses sosialisasi terkesan tidak demokrasi. Diduga ada pasangan calon memanfaatkan dan mempolitisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) birokrasi, kepala lingkungan untuk ‘mengintimidasi’ masyarakat agar mendukungnya.
Dugaan ini kata Samsul, sudah menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat.
“Seharusnya demokrasi ditegakkan secara jujur, adil dan demokrasi jauh dari politisasi birokrasi. Karena aparatur birokrasi itu adalah pelayan masyarakat bukan ‘tuan’ salah satu pasangan calon yang cenderung merampas hak-hak demokrasi. Birokrasi netral dan bertugas untuk melayani rakyat bukan “mengintimidasi” rakyat,” tegasnya.
Keberhasilan birokrasi atau pemerintah daerah, tambahnya lagi, diukur dengan seberapa puas rakyat atas pelayanannya. Jika rakyat merasa tidak puas karena terkesan tidak adil, maka birokrasi dan atau pemerintah daerah sebagai organisasi publik dinyatakan gagal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Kita tidak mau pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Binjai gagal menjalankan tugas dan kewajiban memberi pelayanan karena sikap pemimpin yang otoriter. Indikator sikap pemimpin otoriter tersebut terlihat track record calon,” katanya.
Disatu sisi katanya lagi, calon wajib memiliki visi, misi dan program. Tetapi jangan kemudian mempolitisasinya hanya untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokrasi.
“PKB Kota Binjai mengharapkan Pilkada Kota Binjai tidak tercederai dengan cara-cara yang tidak demokrasi. Calon kepala daerah harus menjadikan momen Pilkada sebagai pendidikan politik bagi rakyat. Usaha untuk merebut hati rakyat kiranya sesuai dengan komitmen untuk mensejahterakan rakyat bukan semata-mata menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Ingat kekuasaan itu adalah tanggung jawab,” tandasnya.
Samsul juga mengingatkan adanya dugaan mempolitisasi bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat terdampak covid 19. Bantuan itu kewajiban bukan prestasi, bantuan sosial itu program Nasional bukan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita meminta bantuan sosial yang diterima rakyat jangan dijadikan bahan intimidasi rakyat agar memilih calon,” katanya seraya menambahkan agar menghentikan cara-cara yang tidak demokratis dan etis seperti mengintimidasi ak rakyat khusus penerima bantuan sosial dari pemerintah,” harapnya.
Ketika awak media menanyakan alasan PKB Binjai mendukung Juliadi-Amir Hamzah, Samsul menjelaskan, sebelum memutuskan dukungan kepada pasangan ini, pihaknya telah berdiskusi dan menyamakan persepsi bahwa Kota Binjai ini berpeluang menjadi Kota Modern jika SDM dan SDA di organisir dan dikelola dengan baik sesuai potensinya.
“Kami yakin jika Juliadi-Amir terpilih akan mampu memberdayakan SDM dan SDA Kota Binjai. Salah satu program pemberdayaan SDM dan SDA adalah terkait usaha untuk mengembalikan icon Kota Binjai sebagai Kota Rambutan dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah rakyat. Kita yakin Kota Binjai akan memiliki lahan minimal 100 ha untuk dijadikan kebun rambutan rakyat”, katanya seraya meyakini icon lainnya seperti budidaya pohon Binjai juga dapat dipotensikan sebagai icon Kota Binjai.
Pasangan Juliadi-Amir Hamzah juga berjanji akan berlaku adil terhadap masyarakat penerima bantuan sosial serta fokus membina usaha kecil mokro dan menengah. Berbagai program kerakyatan itulah yang meyakinkan PKB Kota Binjai mendukung pasangan Juliadi-Amir Hamzah dan pantas diperjuangkan menjadi pemimpin baru Kota Binjai.
Ia juga meyakini perpaduan Juliadi sebagai interpreneur dengan Amir Hamzah sebagai birokrat merupakan pasangan yang potensi membangun Kota Binjai Modern dan religius.
Penulis : Wan
Editor : Yudis
No Comments