Luhut Sebut Ada Bos Sawit di Indonesia Belum Bayar Pajak, Ini Tanggapan DJP!
BICARAINDONESIA-Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengenai pemilik 9 juta hektar lahan sawit belum bayar pajak. DJP mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut.
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh menjelaskan, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyaringan awal dari penyampaian laporan tahunan para wajib pajak.
“Kita sedang dalam proses penyaringan di awal. Yang menyampaikan SPT tahun lalu, kita kompilasi baru. Setelah itu, diklasifikasi menjadi 9 juta. Ini yang sudah dilakukan teman-teman BPKP dengan yang sudah diaudit. Intinya dalam proses pencarian, supaya kita lebih presisi mencari selisihnya,” jelas Aim Nursalim, Kamis (11/5/2023).
Kemudian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menambahkan, pihaknya saat ini terus melakukan detail terkait para wajib pajak pemilik 9 juta hektar lahan sawit.
“Jadi, yang wajib pajak orang pribadi sebetulnya terdiri dari wajib pajak karyawan dan nonkaryawan ini. Terus terang, nonkaryawan harus kita lihat detailnya,” tuturnya Dwi Astuti pada kesempatan yang sama.
Berdasarkan data DJP, kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi dalam tren meningkat. Pada 2021 pelapor pajak orang pribadi mencapai 11,39 juta dan naik menjadi 12,39 juta pada 2022 atau meningkat 2,51%.
“Ini menunjukkan kepatuhan orang pribadi meningkat dan walaupun dilihat dari kepatuhan acara penyampaiannya e-filing sudah sangat tinggi. Kita terus imbau ke wajib pajak orang pribadi, bagaimana suatu saat seluruh wajib pajak orang pribadi sampaikan online,” tandas Dwi Astuti
Editor: Rizki Audina/*
