BICARAINDONESIA-Jakarta : Hingga saat ini, Anies Baswedan belum mengumumkan nama bakal cawapres pendampingnya. Hal itu membuat tanda-tanda keraguan Partai Demokat untuk mendukungnya sebagai capres di 2024 mulai tampak.
Bahkan, DPP Partai Demokrat memberikan ultimatum kepada Anies Baswedan, jika sosok cawapresnya tak juga diumumkan Juni 2023 ini. Mereka akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan.
Menurut analisa Demokrat, merosotnya elektabilitas Anies di beberapa hasil survei lantaran tak juga mengumumkan nama cawapres. Apabila hal itu terjadi, makin menurunkan peluang sukses di Pilpres 2024.
“Kalau Juni belum deklarasi pasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi (dukungan terhadap Anies),” kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief, Senin (5/6/2023).
Di beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Anies memang disebut menurun. Menurut Andi, hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi cawapres.
“Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi, kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya,” tutur Andi.
Lebih lanjut, Andi mengatakan, akan menjadi berat apabila perbedaan jarak elektabilitas dengan capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap, deklarasi cawapres dapat meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan.
“Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih. Partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” kata Andi.
Diketahui, Demokrat, NasDem dan PKS sejak jauh hari telah sepakat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Namun, sampai saat ini, koalisi ini belum mengumumkan cawapresnya.
Menurut survei ini, dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto mencatat angka tertinggi dengan 38 persen. Disusul Ganjar 34,2 persen, Anies 18,9 persen, dan 8,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Ultimatum dari Demokrat itu lantas direspons oleh PKS dan NasDem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, Piagam KPP yang ditandatangani tak mengatur tenggat waktu bagi Anies untuk menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Isi Piagam KPP yang ditandatangani oleh Demokrat, PKS, dan NasDem pada poin ketiga berisikan mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Kemudian, pada poin keenam berisikan pada waktunya koalisi mengumumkan pasangan capres dan cawapres.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi merespons santai ancaman Partai Demokrat. Aboe mengeklaim, KPP tetap solid hingga kini. “Yang begitu-begitu, mah, kita terima baik-baik saja. Enggak usah terlalu serius,” kata Aboe, Senin (5/6/2023).
Aboe menyebut, PKS setuju dengan Partai Demokrat yang mengusulkan agar cawapres Anies segera diumumkan. Ia pun menghormati usulan Partai Demokrat tersebut. “Ya, enggak apa-apa, namanya juga mendorong,” kata dia.
Editor: Rizki Audina/*