DAMRI dan PPD Resmi Merger, Tak Ada Karyawan yang Di-PHK
BICARAINDONESIA-Jakarta : Usai perusahaan dimerger Perum DAMRI, Direktur Utama DAMRI Setia N. Milatia Moemin buka suara soal nasib karyawan PPD. Ia memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan. Ia mengatakan bahwa karyawan PPD akan diserap DAMRI.
Adapun Perum PPD resmi bergabung dengan Perum Damri melalui penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023, tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
“Diserap langsung oleh DAMRI,” ujarnya di hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).
Ia juga memastikan, setalah DAMRI-PPD merger, layanan ke masyarakat tidak akan terganggu. Armada bus rencananya juga akn digabung sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 2023.
Ia menganggap merger ini akan menambah rute baru DAMR , yaitu di Jakarta. Selama ini PPD memang beroperasi di sekitar Jabodetabek.
“Karena beruntungnya adalah PPD kan memang di Jabodetabek khususnya, sementara DAMRI itu tidak terlalu di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Jadi anggap aja kita nambah satu kota,” bebernya.
Direktur Keuangan DAMRI Joni Prasetiyanto menyebut 90% segmen PPD melayani TransJakarta di hampir seluruh koridor. Di luar koridor TransJakarta PPD juga memiliki layanan Transjabodetabek.
“Segmennya PPD itu kan kita 90% melayani transjakarta. Artinya di seluruh koridor semuanya kita layani. Di luar koridor kita ada TransJabodetabek. Untuk memperkuat tadi itu sinergi dan integrasi antara BUMN transportasi jalan dapat meningkatkan value creation antar kedua BUMN ini,” ungkap dia.
Kini, perum DAMRi resmi menjadi satu-satunya Perusahaan Umum Berbasis Jalan Milik Negara. Rencana penggabungan ini diprakarsai oleh Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan, sehingga memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan dalam meningkatkan konektivitas transportasi nasional.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (value creation) dan sustainability bagi perusahaan BUMN,” kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di acara Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI di Jakarta, Senin (19/6).
“Inisiatif ini memiliki tujuan untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antar kedua entitas,” pungkasnya.
