Tim Puspenkum Kejagung RI Gelar Monev dan Penerangan Hukum Tentang Jaga Desa
Tim Puspenkum Kejagung RI saat melakukan Monev dan penerangan hukum tentang jaga desa di wilayah kerja Kejatisu/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Kejaksaan Agung RI melalui Tim Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum)-nya, menggelar kegiatan Sosialisasi Peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa ke seluruh Satker di wilayah hukum Kejati Sumut.
Khusus penerangan hukum terkait program Jaksa Garda Desa digelar di Langkat, Deliserdang dan Serdangbedagai.
Sebelum sosialisasi, Tim Puspenkum Kejagung diterima langsung oleh Kajati Sumut Idianto, SH, MH yang turut menyampaikan paparan di Aula Sasana Cipta Kerta, Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Selasa (1/8/2023).
Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diinisiasi Kapuspenkum Kejagung RI Dr. Ketut Sumedana diikuti para Kasi Intel dan Kacabjari terdekat, sementara yang lokasinya jauh mengikuti secara daring.
Tim Puspenkum yang turun langsung ke Kejati Sumut melakukan evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan program Penerangan Hukum d wilayah hukum Kejati Sumut.
Tim yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah Dr.Martha Parulina Berliana,SH,MH (Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Puspenkum Kejagung RI), Andrie Wahyu Setiawan, SH, S.Sos.MH (Kasubbid Kehumasan pada Puspenkum Kejagung RI), Poedji Hartaty Silalahi,SE,SH dan Lilik Haryadi SH.
Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Puspenkum Kejagung RI Martha Parulina Berliana menyampaikan pentingnya penyuluhan dan penerangan hukum dalam memberikan edukasi tentang hukum kepada masyarakat.
“Kedatangan tim dari Puspenkum Kejagung RI melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di wilayah hukum Kejati Sumut,” sebutnya.
Selanjutnya, Andrie Wahyu Setiawan, Kasubbid Kehumasan menyampaikan tentang pentingnya penyampaian pemberitaan kinerja Kejaksaan. Penyampaian kinerja Kejaksaan bisa lewat pemberitaan, pers release atau posting di media sosial. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan semakin baik (mencapai 81 persen lebih) dan ini adalah dampak positif dari pemberitaan Kejaksaan dan kinerja Kejaksaan.
“Posisi Penkum dalam hal ini adalah bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat lewat pemberitaan di media massa cetak, online dan televisi. Untuk memaksimalkan hal ini perlu dijalin hungan baik dengan jurnalis/wartawan,” kata Andrie.
Sementara Poedji Hartaty Silalahi menekankan pentingnya program kerja dan menjalankan program tersebut sesuai harapan. Kedatangan Tim juga dikarenakan laporan terkait kegiatan Penkum Kejati Sumut yang baik dan berkualitas selama ini sehingga melihat secara langsung.
“Ternyata setelah kita cek langsung ke lapangan, benar bahwa Penkum Kejati Sumut menjalankan program dengan baik,” kata Poedji.
Kemudian, Lilik Haryadi menyampaikan bahwa ke depan website Kejaksaan, Kejati dan Kejari akan diseragamkan dari Kejagung agar tampilannya lebih mudah diakses oleh semua kalangan.
Saat dikonfirmasi kepada Kasipenkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH, MH terkait kegiatan monitoring dan evaluasi menyampaikan bahwa Tim Puspenkum dari Kejagung RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, serta pengelolaan pelayanan informasi publik, pengelolaan pemberitaan, wbsite dan media sosial serta pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat (SP4N Lapor!).
Kemudian, lanjut Yos tim dari Puspenkum Kejagung juga melaksanakan sosialisasi mengenai Keputusan Jaksa Agung Nomor 158 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan RI; Sosialisasi mengenai kegiatan Penyuluhan Hukum dengan program Obrolan Menarik Jaksa Menjawab (OMJAK) yang merupakan bagian dari kegiatan Jaksa Menyapa, dimana Jaksa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, seperti di taman, sekolah maupun mall; menyampaikan modul digital mengenai materi-materi untuk melaksanakan kegiatan penerangan hukum mapun penyuluhan hukum.
Editor : Ty/*
