Awal Tahun Depan, Kementerian BUMN Laporkan 7 Dana Pensiun ke Kejagung
BICARAINDONESIA-Jakarta : Awal tahun depan, tujuh dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kini pihaknya masih memeriksa tujuh dapen itu.
Saat ini, Kementerian BUMN telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga Kejagung untuk bersih-bersih dapen BUMN. Sebelumnya sudah ada 4 dapen yang telah dilaporkan kementerian.
“Kan lagi proses, yang empat sudah diproses. Kita tunggu nanti dari kejaksaan. Ada tujuh lagi, tetapi baru mau jalan,” kata Tiko, Jumat (13/10/2023).
Tiko menyebut, dua dari empat dapen BUMN yang telah diperiksa BPKP dan Kejagung sebelumnya sudah dipastikan terlibat fraud, sedangkan dua lainnya masih didalami.
Pada tahap awal, ada empat dapen yang diaudit, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Namun, Tiko tidakmerinci lebih jauh dapen mana yang sudah dipastikan fraud.
“Kita tunggu (hasil pemeriksaan) kejaksaan dulu. (Dua dari empat) yang sudah pasti (fraud). Biasalah, permainan saham. Investasi yang enggak berkualitas gitu-gitulah,” jelasnya.
Sementara itu, untuk tujuh dapen BUMN lainnya belum ada indikasi fraud. Ketujuh dapen ity diperiksa karena memang ada masalah keuangan.
“Itu belum indikasi fraud, kita lihat dari yieldnya rendah. Jadi, memang jauh dari target investasi. (Akan dilaporkan ke kejaksaan)? Belum. Masih lama, karena ini baru mulai diinvestigasi. (Akhir Oktober ini)? Enggak, awal tahun depan,” tandasnya.
Editor: Rizki Audina/*
