BICARAINDONESIA-Jakarta : Unjuk rasa dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa itu digelar untuk menyikapi mundurnya demokrasi dan dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2024.
Dalam aksinya, para mahasiswa tidak hanya memblokade jalan sambil menyandera sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi, namun juga mendesak pihak rektor dan civitas akademika UIN Alauddin agar mengeluarkan pernyataan sikap atas kemunduran demokrasi.
“Melakukan aksi untuk mendesak rektor dan mendesak civitas akademik UIN untuk pendeklarasian terhadap konstitusi demokrasi pada hari ini,” ujar koordinator aksi, Muhammad Basri, Kamis (8/2/2024).
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi otak-atik hukum di Mahkamah Konstitusi serta pelanggaran etik oleh KPU RI yang telah diputuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
“Yang dirasakan saat ini, banyak otak-atik kode etik yang terjadi, di MK dan KPU. Kode etik berupa pelanggaran terhadap calon, paslon, yaitu cawapres, belum cukup umur, yaitu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata dia.
Sehingga menyikapi kondisi saat ini, kata Basri mahasiswa mendesak Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis untuk segera mengeluarkan petisi atas sikap kemunduran demokrasi di tanah air menjelang Pemilu 2024.
“Olehnya itu, mendesak Rektor, mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendeklarasikan situasi demokrasi saat ini, ini dari Aliansi Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi,” pungkasnya.