Proses 214 Laporan di tahun 2020, Ombudsman Akui Terkait Pemda dan Kepolisian Tertinggi
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar saat memberikan keterangan/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Ombudsman RI Perwakilan Sumut, menerima dan menindaklanjuti 214 laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sepanjang tahun 2020. Dari seluruh laporan yang masuk, berkaitan dengan kelompok instansi pemerintah daerah (Pemda) masih mendominasi.
“Tahun ini, yang melaporkan Pemda sebanyak 96 laporan atau sekitar 44,8% dari total seluruh laporan yang diterima Ombudsman Sumut,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Selasa (5/1/2021).
Laporan terkait kepolisian menduduki peringkat kedua. Institusi penegak hukum ini dilaporkan dengan 32 laporan atau sekitar 14,9 persen. “Selanjutnya disusul BUMN/BUMD dengan 16 laporan atau 7,5 persen,” kata Abyadi yang didampingi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan (PL) James Panggabean, Kepala Keasistenan Pencegahan Edward Silaban dan Kepala Keasistenan PVL Hana Ginting.
Sedangkan untuk substansi laporan yang paling tinggi dilaporkan ke Ombudsman Sumut adalah terkait bantuan sosial (Bansos) dengan 71 laporan atau sekitar 33,1 persen. Lalu di peringkat kedua adalah substansi kepolisian dengan 32 laporan atau sekitar 14,9 persen, ketenagakerjaan dengan 23 laporan atau 10,7 persen, pendidikan 12 laporan atau 5,6 persen dan pertanahan 11 laporan (5,1 persen).
Sementara untuk jenis maladministrasi yang paling tertinggi dari seluruh laporan itu adalah, penundaan berlarut. “Dari 214 laporan yang ditindaklanjuti Ombudsman Sumut, 56 laporan atau 36,3 persen adalah laporan maladministrasi penundaan berlarut,” timpal James Panggabean.
Maladministrasi di peringkat kedua, lanjutnya, adalah penyimpangan prosedur sebanyak 52 laporan atau 35,6 persen. Disusul maladministrasi tidak memberi layanan sebanyak 14 laporan atau 9,5 persen, maladministrasi tidak kompeten sebanyak 11 laporan atau 7,5 persen, maladministrasi tidak patut dalam memberikan layanan juga sebesar 11 laporan atau 7,5 persen. Terakhir adalah maladministrasi penyalahgunaan wewenang sebanyak 2 laporan atau 1,3 persen.
Mencermati jumlah laporan tahun 2020 ini, Abyadi Siregar melihat ada perkembangan yang menarik. Sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini, substansi laporan kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang sangat tinggi.
“Padahal, tahun tahun sebelumnya, laporan dengan substansi kesejahteraan sosial ini sangat sedikit. Yang paling tingi biasanya adalah substansi kepolisian, pertanahan, pendidikan dan lain sebagainya,” kata Abyadi.
Dijelaskan Abyadi, tingginya laporan dengan substansi kesejahteraan sosial ini, tidak terlepas dari serangan wabah virus covid-19 sepanjang tahun 2020. “Karena selama pandemi covid-19 itu mewabah, banyak layanan yang menyangkut persoalan kesejahteraan sosial terjadi,” tegas Abyadi.
Ini menyangkut soal bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah untuk membangun ketahanan masyarakat selama virus covid-19 mewabah tahun 2020. Laporan ini, kata James Panggabean menimpali, sangat tinggi jumlahnya.
“Ada yang tidak dapat bantuan selama covid. Padahal, secara ekonominya sangat susah. Tapi sebaliknya, ada pula yang secara ekonomi cukup mapan justru mendapat bantuan bansos. Banyak lagi laporan layanan kesejahteraan sosial selama pandemic covid-19 mewabah tahun 2020,” jelas James Panggabean.
Sebelumnya, Abyadi Siregar menjelaskan, sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI Perwakilan Sumut menerima 214 laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Dari jumlah itu, 65 laporan di antaranya terkait pengaduan layanan tentang Covid-19 yang diterima Tim Posko Pengaduan Covid-19 Ombudsman Sumut yang dibuka selama tiga bulan, April-Juli 2020.
Sedangkan 149 laporan lagi, merupakan laporan reguler yang diterima melalui Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) yang merupakan pintu masuk penerimaan laporan di Ombudsman.
Editor : Teuku/rel
No Comments