Aksi Protes Berlanjut, Giliran Rumdis Bupati Madina Digeruduk Ratusan Pelamar PPPK
Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi Nasution saat menemui guru honor peserta seleksi PPPK yang memprotes kecurangan/foto : ist BICARAINDONESIA-Madina : Kesal karena aspirasi mereka tak disahuti secara langsung, ratusan orang pengunjukrasa yang merupakan peserta seleksi PPPK, menggeruduk rumah dinas (rumdis) Bupati Mandailingnatal (Madina) HM Ja’far Sukhairi Nasution, Rabu sore (27/12/2023).
Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang mereka laksanakan ke DPRD dan Kantor Bupati setempat. Meski sempat bertemu Wakil Bupati, namun massa yang belum puas dengan jawaban Wabup, akhirnya mereka nekad mendatangi rumdis untuk mendengarkan jawaban sang bupati secara langsung.
Para pelamar PPPK yang didominasi para guru dan mengaku menjadi korban kezaliman, sempat melumpuhkan jalan lintas tengah sumatera yang berada tepat di depan rumdis.
Beruntung pihak Polres Madina yang melakukan pengawalan aksi berhasil meredam emosi para guru honorer yang berunjuk rasa dan akhirnya jalan nasional yang sempat ditutup kembali dibuka.
Gerbang rumdis Bupati Madina juga sempat menjadi sasaran. Mereka yang tersulut emosi, sempat menggoyang pagar, berupaya memaksa masuk untuk menemui Bupati HM Ja’far Sukhairi Nasution. Namun lagi-lagi upaya mereka digagalkan petugas Satpol PP yang berjaga di pintu jaga rumah dinas.
Namun berselang 30 menit setelah massa menguasai pintu masuk rumdis bupati, Ja’far Sukhairi Nasution akhirnya ‘nongol’ menemui para guru honor yang berunjuk rasa.
Di depan pengunjuk rasa, Bupati Madina mengatakan permohonan pembatalan yang di ajukan oleh pengunjuk rasa harus punya pertimbangan.
“Pemerintah hanya bisa memperjuangkan para guru honor yang belum kesampaian lulus pada proses seleksi PPPK Madina. Ada dua lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan yakni Pemkab Madina dan DPRD Madina,” tegasnya.
Sukhairi berharap agar para guru jangan terprovokasi karena tahun ini merupakan tahun politik. Ia mengaku telah menandatangani surat permohonan pengangkatan ke Menpan RB agar guru honor yang masa kerjanya lama akan diangkat tanpa tes.
“Yang berhak membatalkan pengumuman hasil seleksi PPPK Madina bukanlah Bupati, melainkan Pemerintah pusat,” tandasnya.
Ia pun menawarkan agar pengunjuk rasa dari kalangan guru honor menerima solusi yang sudah di tawarkan Pemkab Madina agar para guru tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok.
Sebagai Bupati, ia berharap tidak ada kecurigaan yang lain lain karena Pemerintah Daerah menjamin hak-hak para guru.
Namun di hadapan Bupati, para pengunjuk rasa tetap momohon agar Bupati membatalkan menghapuskan hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dinilai sarat kecurangan. Karena banyak peserta yang lama mengabdi sebagai tenaga honor namun nilai SKTT-nya rendah. Sementara mereka yang lulus banyak yang hanya baru jadi tenaga honor dengan nilai tinggi.
Setelah mendengar keluhan pengunjuk rasa, Bupati pada kesempatan itu meminta agar Kepala BKSDM Abdul Hamid dan Kadis Pendidikan Madina Dollar Afrianto serta Asisten yang membidangi untuk menghadiri RDP yang akan digelar DPRD Madina pada Kamis besok, 28 Desemner 2023 terkait permasalahan PPPK Madina.
Usai mendapat penjelasan, massa akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan menghadiri RDP DPRD bersama sama.
Penulis : Hanapi
Editor : Ty
