BICARAINDONESIA-Medan : Sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin terkait penyelesaian kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di tanah air mulai mendapat sorotan.
Apalagi permasalahan yang terjadi dari Sabang sampai Merauke itu, dinilai tak pernah jelas juntrungannya.
Adalah Aliansi Aktivis Mahasiswa Peduli HAM yang mulai mempertanyakan janji duet pemimpin bangsa itu yang akan nenuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
“Tapi apa buktinya sampai sekarang tidak ada satupun kasus HAM yang di selesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” kecam M Julianda Arisha, Koordinator Aliansi Aktivis Mahasiswa Peduli HAM, Senin (7/12/2020).
Teranyar adalah kasus penembakan secara brutal terhadap sejumlah anggota salahsatu Ormas hingga menyebabkan 6 orang tewas dengan kematian tanpa ada alasan yang jelas.
“Ditambah lagi dalam kasus unjukrasa mahasiswa yang sering berujung dengan pelanggaran HAM akibat tindakan represif luar biasa yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa ada alasan yang jelas. Padahal menyampaikan pendapat di muka umum, jelas diatur dalam UUD 1945. Inu juga bukti pelanggaran HAM yang sudah di atur dalam UU No 39 Thn 1999,” tegasnya.
Karena itu, Julianda mengajak semua elemen untuk bergabung dalam gerakan menyuarakan kasus pelanggaran HAM yang ada di indonesia pada 10 Desember 2020.
“Kami dari Aliasi Aktivis Mahasiwa Peduli HAM mengajak rekan-rekan juang semua untuk berjuang bersama dalam menyuarakan hal ini,” pungkasnya.
Penulis/Editor : Van
No Comments