Awalnya Akan Tempuh Jalur Hukum, Kini Gubsu Beri Statemen Berbeda Terkait PSMS Medan
Gubsu Edy Rahmayadi saat ditemui, Jumat (10/6/2022). / Ist BICARAINDONESIA-Medan : Gubernur Sumatera Utara sekaligus Ketua Dewan Pembina PSMS Medan, Edy Rahmayadi memberikan pernyataan berbeda terkait rencananya yang akan menempuh jalur hukum mengenai ditolaknya manajemen PSMS di bawah kepemimpinan menantunya pada Kongres Biasa PSSI beberapa waktu lalu.
Saat ditanya terkait hal ini, Edy justru mengatakan akan melakukan pengecekan apakah manajemen PSMS versi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 25 Maret 2022 benar ditolak atau tidak. “Kalau iya ditolak. Nanti kita cek penolakannya,” kata Edy, Sabtu (11/6/2022).
Mantan ketua PSSI ini tidak mau berkomentar panjang terkait kekisruhan di tubuh manajemen PSMS Medan saat ini.
“Tanyakan sama yang pegang PSMS, kalau saya kan pemegang saham, yang pastinya tanya yang punya dong,” ujarnya.
Selain itu, Edy Rahmayadi merespon adanya isu PSMS yang berada di bawah naungan Edy Rahmayadi tidak bisa bertanding, karena PSMS yang diakui PSSI adalah di bawah naungan Kodrat Shah.
“Kata siapa? Oh isu, kalau isu jangan dijadikan tidak ada PSMS itu saya punya, orang punya, PSMS ini kan punya warga Sumut,” ujarnya.
Kongres PSSI 2022
Diketahui, buntut dualisme PSMS Medan merembet sampai arena Kongres PSSI 2022 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (30/5/2022) yang lalu.
Secara terpisah pengurus kedua kubu bertolak ke Bandung untuk mengikuti Kongres. Namun, satu pihak tak diizinkan masuk. Bahkan harus menunggu di luar arena Kongres PSSI sampai tengah malam.
Adapun PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) yang menaungi PSMS Medan untuk Liga 2 musim 2022/2023, diwakili oleh Manajer PSMS Mulyadi Simatupang dan Direktur Hukum PT KMI, Bambang Abimanyu.
Sedangkan kubu lainnya diwakili CEO PSMS Kodrat Shah dan Sekretaris PSMS Julius Raja.
Mulyadi Simatupang membenarkan dirinya dan Bambang Abimanyu tak diizinkan masuk dalam Kongres PSSI.
“Pertama kami sangat terkejut, mandat kami tidak diproses sejak Minggu (29/5/202) malam. Mandat kami diterima panitia kongres bagian registrasi, tapi mereka seperti kebingungan. Kita heran dan bertanya ada apa ini?” kata Mulyadi, Senin (30/5/2022) lalu.
Sementara itu, Kodrat Shah mengonfirmasi bahwa benar mereka yang mewakili PSMS Medan di dalam forum Kongres PSSI.
“Pada saat ini yang masih diakui oleh PSSI adalah Kodrat Shah sebagai CEO PSMS yang sah dalam Kongres PSSI. Jadi saya dan Julius Raja mewakili PSMS Medan,” ujarnya.
Kata Kodrat, keputusan itu berlandaskan rapat Exco PSSI sehingga ia menjadi perwakilan manajemen PSMS Medan di forum Kongres PSSI tersebut.
“Berdasarkan rapat Exco PSSI yang telah memutuskan bahwa Kodrat Shah yang masih diakui sebagai CEO dan berhak mengikuti Kongres,” ucapnya.
Jalur Hukum
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku akan menempuh jalur hukum lantaran manajemen PSMS yang baru saja disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Maret 2022 lalu justru tidak diperbolehkan ikut Kongres PSSI di Bandung.
Manajemen PSMS yang diundang untuk menghadiri kongres justru adalah manajemen yang dipimpin oleh Kodrat Shah yang tak hadir saat RUPS PSMS beberapa waktu lalu.
“Tidak ada alasan tidak diterima, itukan soal keabsahan. PSMS itu kan organisasi olahraga, yang diatur secara PT, diawali dari lima perserikatan sepak bola di Indonesia,” ungkap Edy, Selasa (31/5/2022) yang lalu.
Pemegang saham PSMS sebesar 51 persen itu menegaskan bahwa tindakan tidak memperbolehkan manajemen PSMS untuk mengikuti Kongres PSSI adalah pelanggaran.
“PSMS sudah berubah menjadi PT, PT itu setiap tahun wajib melakukan RUPS, nah RUPS kemarin sudah dilakukan, saya tak tahu sudah sampai mana. Tapi saya dengar bahwa tak boleh (masuk), oh itu melanggar. Saya kan pemegang saham PSMS, pasti saya melakukan tindakan hukum,” katanya.
Edy kembali menegaskan, jika ada pihak yang mengklaim sebagai manajemen PSMS, telah melakukan tindakan melawan hukum.
“Oh melanggar hukum itu, pasti melanggar hukum. Sudah pasti itu. Kalian sajalah yang melihat. Karena itu, saya sudah dengar siapa yang klaim itu,” ucapnya.
Menurut Edy, jika pihak lain hendak mengklaim PSMS harus memiliki pemain, pelatih hingga infrastruktur yang mendukung.
“Tinggal ditanya saja, kalau dia mengklaim berarti dia punya pemain bola, yang kedua dia punya coach, yang ketiga dia punya manajemen yang sah, yang keempat dia punya infrastruktur, lapangan, segala macam, karena untuk bisa membesarkan PSMS tadi itu,”
“Kalau dia tidak punya terus dia merasa dia punya, terus kalau diberikan, apa yang bisa dia buat?” tambahnya.
Mantan Pangkostrad itupun menegaskan bahwa klub sepak bola Ayam Kinantan itu merupakan milik rakyat Sumatera Utara. Edy berharap, tak ada pihak yang berniat melecehkan PSMS.
“Pastinya PSMS ini milik rakyat Sumatera Utara, janganlah dilecehkan masyarakat Sumut ini. Kita tak bisa berbuat prestasi saja kita harus minta maaf sama rakyat Sumatera Utara ini, apalagi PSMS diperlakukan seperti tidak pada tempatnya. Termasuk kalian ini, kalau kalian merasa kalian rakyat Sumatera Utara kalian harus marah dengan hal ini,” kata Edy.
Penulis / Editor : *Mri
No Comments