Badan Pangan Nasional Hentikan Sementara Bansos Beras!
BICARAINDONESIA-Jakarta : Program intervensi beras, yakni bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), resmi dihentikan oleh Badan Pangan Nasional (BPN)
Kepala BPN, Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras untuk Januari-Februari telah terlebih dahulu ditunda
Untuk SPHP beras dihentikan sementara, yang efektif mulai 7 Februari 2025. “Tentu kami di BPN menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari,” jelas Arief, Jumat (7/2/2025).
Arief menjelaskan, bantuan pangan beras belum terlaksana karena masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.
Untuk realisasi SPHP beras di tingkat konsumen sampai 6 Febuari telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74%. Sebelumnya, alokasi SPHP ditentukan sebesar 300 ribu ton.
Arief juga menjelaskan, kebijakan penundaan dilakukan agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras. Hal itu dilakukan juga sebagai upaya menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April.
“Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog. Selanjutnya, pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” pungkasnya.
Adapun program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan. Terkini, tingkat inflasi volatile food di Januari 2025 secara bulanan berada di 2,95% dan secara tahunan di 3,07%.
Inflasi pangan tersebut terbilang masih cukup stabil dan tidak terlalu menanjak yang sampai melebihi target pemerintah. Ini menimbang sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada Jumat (31/1/2025) yang telah menyepakati pergerakan tingkat inflasi komponen volatile food agar dapat berada di kisaran 3 sampai 5%.
Editor: Rizki Audina/*
Related posts
