Bahas Isu Kelistrikan, Ombudsman-PLN Bentuk WAG untuk Mudahkan Komunikasi
Suasana pertemuan pihak PLN Sumut dengan Ombudsman di Kantor UIW Sumut di Jl. Yos Sudarso, Medan membahas isu kelistrikan/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan pertemuan dengan pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (UIW Sumut), Rabu (20/1/2021).
Berbagai isu terkait layanan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, menjadi topik bahasan dalam pertemuan bersifat koordinasi tersebut.
Diantara isu yang menjadi pembahasan diantaranya menyangkut banyaknya laporan masyarakat terkait kenaikan tarif listrik dengan jumlah yang jauh lebih besar dibanding dari tarif yang biasa dibayar rutin setiap bulannya.
Isu lain yang dibahas adalah terkait laporan masyarakat atas proses penyelesaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
Kemudian, terkait adanya laporan masyarakat mengenai proses pencatatan meteran yang diduga tidak rutin, sehingga diduga menjadi penyebab terjadinya kenaikan tarif listrik dengan jumlah besar di luar perhitungan.
“Ada beberapa isu pelayanan publik lainnya yang menjadi pembahasan tadi,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar diruangkerjanya.
Pertemuan koordinasi di Kantor PT PLN UIW Sumut, Jl. Yos Sudarso Medan itu, dipimpin langsung General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIW Sumut M. Irwansyah Putra. Hadir juga GM Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera Weddy B Sudirman dan para pejabat lainnya.
Sementara tim Ombudsman Sumut dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. Ia didampingi Kepala Bidang Pencegahan Edward Silaban, Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan (PL) James M Panggabean, asisten Dearma Sinaga dan Florencia Sipayung.
Pada kesempatan itu, Abyadi Siregar juga mengingatkan agar PLN tetap berhati-hati dalam setiap melakukan pembebasan lahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan yang dibutuhkan PLN, apakah untuk pembangunan jaringan, gardu atau untuk kelentingan apapun.
“Jangan lupa melibatkan pihak Kantor Pertanahan bila melakukan proses pembebasan lahan. Ini untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat di kemudian hari. Jadi, berhati hati dan harus prosedural,” jelas Abyadi.
Namun ia juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan respon cepat PT PLN selama ini dalam menindaklanjuti laporan yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Diharapkan, ke depan bisa ditingkatkan. Bahkan, Abyadi mengharap pembentukan focal point’ (narahubung) Ombudsman di lingkungan PLN.
“Sehingga, ketika ada laporan masyarakat yang perlu dikinta klarifikasi, bisa segera dilakukan melalui narahubung,” harap Abyadi.
Menanggapi hal tersebut, GM PT PLN (Persero) UIW Sumut M Irwansyah Putra menyampaikan komitmen perusahaan untuk tetap memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik. “Akan dilakukan pembenahan,” kata Irwansyah Putra.
Bahkan Irwansyah langsung memerintahkan Bagian SDM dan Umum PT PLN Sumut Edy Irawan untuk membuat WhatsApps Grop (WAG) sebagai sarana dan kanal untuk koordinasi antara PLN dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. WAG itu memiliki anggota tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan unit unit layanan.
“Ya, WAG dengan member tim Ombudsman dan pihak PLN sudah dibuat. Semoga bermanfaat untuk proses percepatan penyelesaian laporan masyarakat,” harap Edward Silaban, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Sumut.
Editor : Yudis/rel
No Comments