Bangun Markas Baru di IKN, TNI Butuh Lahan Seluas 4.500 Hektare
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. / Ist BICARAINDONESIA-Jakarta : TNI akan membangun markas baru di Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, area yang dibutuhkan seluas 4.500 hektare.
Area seluas itu nantinya akan mencakup markas TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
“Kebutuhan kita ada 800 hektare untuk menghadirkan Kodam (Komando Daerah Militer) dan satuan perangkatnya. Untuk Angkatan Udara termasuk perangkat dan landasan udaranya, kita butuh 2.700 hektare dan kemudian Angkatan Laut, di situ ada lanal, armada, itu kira-kira total semuanya (matra) darat, laut dan udara sekitar 4.500 hektare,” ungkap Andika, Jumat, (18/2/2022).
Ia menambahkan bila memungkinkan maka lokasi markas baru TNI ada di area perluasan Ibu Kota baru yang mencapai 199.962 hektare. Sedangkan, lokasi inti pusat pemerintah berada di area seluas 56.180 hektare.
Sejalan dengan pembangunan itu, Andika juga akan mengajukan ke Kementerian Pertahanan untuk penambahan prajurit di IKN, termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Penambahan prajurit ini nantinya berasal dari satuan TNI di Tanah Air.
Butuh 30 s/d 50 ribu
Lebih lanjut, Andika menjelaskan butuh sekitar 30 ribu hingga 50 ribu prajurit untuk bertugas di Kodam, Pangkalan Udara dan Pangkalan Laut yang rencananya bakal didirikan di ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Ia menyebut untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, maka pihaknya akan mengajukan ke Kementerian Pertahanan agar bisa merekrut prajurit yang sebelumnya tengah bertugas di satuan-satuan TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami akan ambil dari seluruh satuan di seluruh Indonesia, darat, laut, udara. Penggantinya itulah yang kita ambil dari rektrutmen-rekrutmen baru,” ujar Andika.
Sementara, berdasarkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, akan ada 2.350 ASN yang mulai pindah secara bertahap ke Ibu Kota baru di Kabupaten PPU mulai 2022.
“Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar,” ujar Bima.
Selanjutnya, yang akan dipindahkan secara bertahap adalah anggota TNI dan Polri mulai 2023. Namun, belum diketahui berapa personel yang akan dipindahkan di tahap awal.
Rentan Diinvasi
Menurut pengamat pertahanan dari Universitas Pertahanan, Fahmi Alfansi P. Pane, idealnya semua ibu kota negara baru menjauhi garis pantai dan perbatasan dengan negara tetangga.
Ia menilai, bila lokasi ibu kota negara dekat dengan tepi laut maka menyebabkan kota tersebut lebih mudah diserang.
“Sedangkan, rivalitas suatu negara dengan tetangganya umumnya dipicu karena isu perbatasan darat dan lautan maupun perebutan posisi atau pengaruh,” ungkap Fahmi.
Ia memberikan contoh Ibu Kota Pakistan yang lama, Karachi, berada di tepi laut dan berjarak 170 kilometer dari India.
Sedangkan, Islamabad memang berjarak 250 kilometer dari India, tetapi kerentanan itu bisa tertutupi karena Islamabad terletak di dataran tinggi sehingga sulit diinvasi dari darat dan laut.
“Sebaliknya, wilayah IKN baru berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wilayah Penajam juga berjarak sekitar 400 kilometer dari Sarawak, Malaysia. Penajam juga hanya tiga kilometer dari laut, tepatnya Selat Makassar,” kata dia.
Ia menambahkan, Jakarta memang juga terletak di tepi laut. Tetapi, risiko invasi langsung ke Jakarta berkurang dengan adanya ratusan pulau di Kepulauan Seribu dan reklamasi pantai utara Jakarta.
Rampung 2045
Sementara, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan IKN Nusantara dapat rampung pada 2045.
Rencananya di dalam UU IKN, otorita IKN akan berfungsi paling lambat pada akhir 2022. “Kami berharap selesai semua (pembangunan IKN) pada 2045,” ujar Suharso.
Penulis / Editor : *Amri
No Comments