Bantah Tuduhan LSM ke SMA di Langkat, Disdik Sumut : Gak Paham Itu..
Kabid SMA Disdik Sumut Basir Hasibuan/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Tuduhan oknum LSM di Kabupaten Langkat yang mengatakan bantuan untuk SMA Negeri 1 Batang Serangan tidak tepat sasaran terhadap kindisi SMA Negeri 1 Batang Serangan, dibantah pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut.
“Gak paham itu LSM. Sebentar, biar gak salah,” ungkap Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumut Basir Hasibuan di ruang kerjanya, Selasa (5/3/2024).
Menurut Basir, SMA 1 Batang Serangan memang belum ada mendapatkan bantuan dana PIP dan BOS, karena baru tahun ini beroperasi.
“BOS belum ada. Baru tahun ini, Januari, sebelumnya belum ada, baru buka USB,” tegasnya.
“Dana BOS mereka 2023 belum ada karena USB, dan masalah PIP sekolah belum ada mengusulkan dan mengetahui karena baru USB, jadi yang bermasalah dimananya. Itu LSM gak mengerti,” tutup Basir Hasibun.
Sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Drs. Furkanis menduga dana bantuan PIP dan dana BOS SMA Negeri 1 Batang Serangan Kabupaten Langkat, tahun 2023 terindikasi disalah gunakan.
Kecurigaan itu mencuat karena Sri Hartati Pane selaku Kepala Sekolah (Kepsek) terkesan tertutup kepada publik soal dana tersebut.
“Ini harus transparan ke publik, mau itu dana BOS atau PIP yang diberikan pemerintah Pusat,” terangannya dengan salah satu media online.
Menanggapi oknum LSM di Kabupaten Langkat, Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon mengatakan, praduga tak bersalah yang disampaikan ke publik harus didukung dengan bukti dan keterangan. Hal itu dilakukan untuk menguatkan posisi argumen dalam mengungkap dugaan korupsi.
“Apa yang disampaikan kawan kita itu belum maksimal sebagai LSM. Perlu banyak lagi beliau belajar investigasi untuk mengungkap kebenaran atas fakta yang terjadi. Jangan modal dugaan, lalu berkomentar. Harus melakukan pulbaket terlebuh dulu, lalu melapor ke penegak hukum dan baru bisa membukanya ke publik. Itulah standart kerja lembaga jika benar benar tegak lurus,” ujar Arief.
Arief pun berharap LSM benar benar bisa menjadi kontrol sosial untuk kepentingan publik.
“Jangan ngaku LSM jika tak menguasai format kerja. Jangan buat malu nama lembaga hanya karena faktor kepentingan,” tegasnya.
Editor : Ty/*
