Berang Ditanya Soal Dugaan Penjualan 3 Pulau di Kepulauan Seribu, ‘Buktikan Saja Kalau Bupati Terlibat’
Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi/foto : net BICARAINDONESIA-Jakarta : Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mulai gerah ditanya-tanya terkait dugaan penjualan tiga pulau yang kini masih menjadi teka-teki.
Apalagi ketika kasus ini turut menyeret sejumlah nama beken di tanah air, pejabat pemerintahan dan petinggi partai politik (parpol).
Mengingat dia sebagai orang nomor satu yang membawahi seluruh kawasan di Kepulauan Seribu, Junaedi pun terkesan mulai kelabakan menjawab banyak pertanyaan dari awak media.
Kemungkinan karena kesal setelah namanya disebut-sebut ikut terlibat dalam meloloskan transaksi jual beli hingga akhirnya muncul akte tanah dalam bentuk SHM, sang Bupati pun mendadak berang.
“Buktikan saja kalau Bupati terlibat,” ketusnya menjawab konfirmasi wartawan terkait isu keterlibatannya, Selasa (16/7/2024).
Dia pun semakin berang dan tak jelas menjawab saat ditanya adanya akte SHM dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara yang menandakan bahwa keluarnya surat itu bagian dari bukti adanya transaksi jual beli lahan.
“Nuduh apa tanya yg jelas Tidak tau,” sebutnya seperti ngelantur dari subtansi masalah.
Sebelumnya diketahui, Nasib tiga pulau di kawasan Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang kabarnya dijual, hingga kini masih menyisakan misteri.
Apalagi di balik dugaan penjualan itu, mencuat nama cukong penjualan dan petinggi partai politik (parpol) yang disebut-sebut sebagai pembelinya.
Menurut informasi, ketiga pulau itu adalah Pulau Gosong, Pulau Peniki dan Pulau Kaliage.
Atas situasi tersebut,, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPAK pun berencana melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.
“Kami akan adukan penjualan pulau ini
ke Polda Metro Jaya,” ujar Syafruddin, perwakilan LSM KOMPAK, kepada wartawan, Senin (15/7/2024).
Apalagi, lanjut Syafruddin, kasus penjualan pulau itu diduga juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pusat.
“Lurah Pulau Panggang, Camat Kepulauan Seribu Utara, dan Bupati diduga menerima uang dari hasil penggelapan Pulau Gosong dan Pulau Peniki. Pulau Gosong dan Pulau Peniki adalah aset negara, tetapi mereka
jadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dijual ke konglomerat Cina,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi, dalam akta yang tersebar, pulau seluas 2.600 meter tersebut dimiliki oleh HSD dan ada diduga ada kaitan dengan petinggi Partai Politik dan anggota DPRD DKI Jakarta.
“Saya juga dapat laporan dari warga Pulau Pramuka kalau ada tiga pulau yang dijual oleh Dewan dan dibeli SP,” ucap sumber yang layak dipercaya setelah belum lama ini dia berkunjung ke Pulau Pramuka.
Penulis/Editor : Ty
