BICARAINDONESIA-Medan : Sepak terjang Arief Tampubolon dalam membongkar dugaan suap dan korupsi proyek multiyears jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara senilai Rp2,7 triliun harus dibayar mahal.
Pria berlatar belakang aktivis itu malah dicopot dari kepengurusan DPD Partai Demokrat Sumut. Perncopotan itu berdasarkan revisi Surat Keputusan (SK) DPD Partai Demokrat Sumut nomor: 51/SK/DPP.PD/DPD/IV/2023 tertanggal 27 April 2023, yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.
Bernama lengkap Muhammad Arief Tampubolon, pria yang juga jurnalis ini diketahui menjabat Wakil Kepala II Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumut, berdasarkan SK Nomor: 87/SK/DPP.PD/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022, yang ditandatangani Ketum AHY dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.
Ketika dikonfirmasi terkait pencopotan dirinya dari kepengurusan DPD Partai Demokrat Sumut, Arief Tampubolon mengaku tidak mengetahui alasan pencopotannya.
“Tidak tahu saya apa alasan si Lokot (Ketua DPD Demokrat Sumut) mencopot saya. Tidak ada pleno, kok main copot dia. Tak ngerti dia berpartai, bisanya jadi ketua alumni sekolah. Dia kira partai ini milik pribadinya. Tanya saja ke dia (Lokot), mungkin gerah dia proyek Rp2,7T itu saya bongkar dugaan suapnya,” ketus Arief, Jumat (9/6/2023).
Namun di balik revisi SK DPD Partai Demokrat Sumut itu, Arief justru menduga ada keanehan dengan tandatangan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Sekjen Teuku Riefky Harsya. Hingga patut disinyalir, tandatangan ketum dan sekjen Partai Demokrat dipalsukan.
“Sudah saya lihat kedua SK itu, yang asli dan revisi. Ada yang aneh saya lihat tanda tangan ketum dan sekjen. Seperti dibuat pakai stempel. Dugaan saya itu dipalsukan tandatangannya,” kata Arief.
Arief berharap Ketum AHY dan Sekjen Teuku Riefky Harsya memanggilnya dan Lokot Nasution sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut untuk membuktikan penyebab yang terjadi pada revisi SK DPD Partai Demokrat Sumut.
“Mudah mudahan ketum dan sekjen memanggil saya dan si Lokot untuk membuktikan siapa yang benar sebagai kader demokrat di Sumut,” tandasnya.
Revisi SK DPD Partai Demokrat Sumut kabarnya dibuat sebenarnya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal mati oleh pengurus dan pindah partai.
Diketahui, Arief Tampubolon merupakan kader Partai Demokrat yang berprofesi sebagai jurnalis antikorupsi, dan sudah dikenal oleh banyak pejabat korup sejak Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkini, Arief Tampubolon tengah mombongkar dugaan suap dan korupsi proyek multi years jembatan dan jalan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 senilai Rp2,7 triliun yang bermasalah hingga terjadi pencopotan Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede.
Selain Arief, anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Demokrat Sumut Muhammad Yusuf Tambunan juga ikut dicopot oleh Lokot Nasution dari kepengurusan DPD Partai Demokrat Sumut.
Editor : Ty/*