BPK RI Perintahkan KSO Proyek Rp2,7T Kembalikan Rp14,5 M, LIRA ‘Warning’ Bank Sumut
Kantor pusat PT Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol Medan/foto : ty BICARAINDONESIA-Medan : Kasus Proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun yang digelontorkan Pemprovsu terus berbuntut panjang. Terbaru, Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) memberi ‘warning’ pada PT Bank Sumut, agar berhati-hati memberikan kredit perbankan kepada pihak swasta yang melaksanakan proyek multiyears strategis untuk jalan dan jembatan tersebut.
“Saat ini, beredar informasi salah satu perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO) tengah berupaya melakukan peminjaman ke PT Bank Sumut, untuk membiayai proyek Rp2,7 T tersebut,” ujar Sekda LSM LIRA Kota Medan, Andi Nasution, Minggu (2/7/2023).
Dalam hal ini, lanjut Andi, PT. Bank Sumut harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, guna menghindari resiko ke depannya.
“Kalau untuk proyek Rp2,7T, Bank Sumut harus ekstra hati-hati, terlebih salah satu perusahaan KSO yakni PT. Waskita Karya memiliki utang hampir mencapai Rp5 triliun di 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, PT. Waskita Karya hingga saat ini belum juga menyelesaikan restrukturisasi keuangannya. Jadi, ini bukan soal boleh atau tidaknya salah satu perusahaan KSO proyek Ro 2,7 triliun tersebut menerima kredit perbankan. Tetapi, ada nama perusahaan PT. Waskita Karya dalam pengerjaan proyek tersebut, sehingga membutuhkan prinsip kehati-hatian.
“Lagi pula, pemberian fasiltas kredit oleh PT. Bank Sumut untuk proyek ini terkesan agak unik. Infonya, saat mengikuti lelang proyek Rp2,7T, KSO kan menyatakan ketersediaan dana Rp1,48T di BNI. Nah, mengapa sekarang KSO menggunakan referensi PT. Bank Sumut?,” beber Andi Nasution.
Lebih jauh Andi mengatakan, Bank Sumut, memiliki kewajiban menyalurkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemprovsu. Jangan sampai, kontribusi PADÂ tersebut tergerus akibat persoalan yang menyandera proyek Rp 2,7 triliun.
“Apalagi, berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2022, pekerjaan proyek Rp 2,7T tersebut tidak sesuai desain, dan KSO diwajibakan melakukan pengembalian sebesar Rp14,5 miliar,” ujarnya.
Meskipun program Pemprovsu tersebut bertujuan baik, namun soal pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Sumut, patut mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Apalagi, saat ini, PT Bank Sumut belum memiliki Direktur Utama. Lazimnya, kredit kredit yang nominalnya besar harus memperoleh tanda tangan Dirut,” tandas Andi Nasution.
Editor : Ty/*
