Buntut PAN-sar Murah, Elit Parpol Ramai-ramai Komentari Tingkah Zulhas

BICARAINDONESIA-Jakarta : Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membagikan minyak curah program pemerintah saat acara Partai Amanat Nasional (PAN). Tindakan itu mendapat sindirian dari sejumlah elite partai politik.

Politikus Gerindra Andre Rosiade mengatakan sebagai menteri baru hasil reshuffle kabinet, Zulhas mestinya memperbanyak prestasi bukan justru menambah kontroversi.

“Ini harus jadi pelajaran bagi Bang Zul agar fokus lagi bekerja. Karena sebulan jadi menteri yang ada kontroversi, bukan prestasi,” kata Andre, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (13/7/2022).

“Itu yang kita tangkap sebulan ini. Reshuffle harusnya bisa jadi solusi bukan menimbulkan kontroversi,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra Kementerian Perdagangan ini menegaskan bahwa jabatan Zulhas sebagai Mendag melekat dengan statusnya sebagai Ketum PAN. Maka itu, menurutnya, perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan pro-kontra di tengah publik.

Isu minyak goreng pun dijelaskan Andre adalah salah satu isu sensitif di tengah masyarakat. Terlebih, setelah masyarakat harus mengalami kenaikan harga minyak selama berbulan-bulan.

Tak hanya soal pembagian MinyaKita, beberapa hari usai dilantik, publik digegerkan karena pernyataan Zulhas yang mengaku kaget melihat harga-harga sembako melambung tinggi.

“Jangan sampai Bang Zul dianggap malah gagal sebagai menteri dan merugikan citra Pak Jokowi sebagai presiden yang memberi beliau amanah,” katanya.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai aksi Zulhas itu tidak pantas. Ia pun mengingatkan agar Ketua Umum PAN itu tidak mengulangi hal serupa.

“Ya enggak pantas lah, dilihat publik enggak pantas, sebagai teman ingatkan aja ke Pak Zul,” kata Jazilul, Selasa (12/7).

Menurut Jazilul sebagai ketua umum partai politik, Zulhas memang boleh berkampanye. Namun, ia menyebut bahwa Zulhas juga harus menyadari bahwa saat ini posisinya merupakan menteri yang juga bawahan Presiden Joko Widodo.

Jazilul menilai tindakan Zulhas bisa membuat malu. Selain itu, hal tersebut juga bisa dianggap publik bahwa Zulhas gagal fokus, karena saat ini dia mengemban jabatan publik.

“Mestinya tidak begitu ya, kalau bahasa Jawa ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Artinya jangan keterlaluan, Kami melihat ketum partai memang boleh berkampanye, tapi ya jangan begitu banget,” ujar Jazilul.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto menyatakan bahwa tindakan Zulhas yang meminta anaknya, Futri Zulya Savitri, dipilih di pemilihan anggota legislatif (pileg) mendatang saat membagikan minyak goreng tidak etis.

Langkah Zulhas itu merupakan tindakan yang tidak baik untuk menjadi contoh bagi publik.

“Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (12/7).

Dia berkata, Zulhas sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana dalam menyosialisasikan ‘Minyakita’ dan tidak boleh menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga. Mulyanto minta Zulhas tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga.

Mulyanto meminta Zulhas sebaiknya fokus mendistribusikan ‘Minyakita’ ke daerah remote, khususnya wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini tidak terjangkau minyak goreng curah. Menurutnya, langkah itu akan membuat harga minyak goreng di Indonesia bagian timur benar-benar mencapai HET.

“Keunggulan migor Minyakita, yang terkemas secara sederhana tersebut, adalah dapat disimpan lebih lama dan dengan jangkauan distribusi yang luas. Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa. Ini kan tidak konsisten,” ungkapnya.

Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan bahwa langkah Zulhas memalukan karena sangat tidak patut dilakukan oleh seorang menteri.

“Membagi-bagikan minyak goreng yang saat ini menjadi komoditi sensitif yang tengah ditangani Kemendag disertai ajakan untuk memilih puterinya tentunya hal yang memalukan dan tidak patut bagi seorang pejabat negara apalagi Mendag. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Kamhar berkata, langkah Zulhas itu telah dibaca publik sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena mendahulukan kepentingan pribadi di atas tugas.

Namun begitu, Kamhar memandang, langkah yang dilakukan Zulhas tak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap anak dan menantunya. Perbedaannya, menurutnya, Zulhas memakai tangan sendiri, sementara Jokowi menggunakan tangan para pembantunya.

“Ini menjadi contoh buruk dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi oleh penguasa,” kata dia.

Dia berkata, Zulhas seharusnya fokus pada harga tandan buah sawit yang anjlok sampai kurang dari Rp1.000 per kg.

“Ini sangat memukul petani sawit. Menjadi ironi ketika harga minyak goreng dan minyak sawit dunia sedang tinggi namun petani malah merugi,” tutur Kamhar.

Dilain sisi, Wakil Ketua Umum DPP NasDem Ahmad Ali juga menilai Zulhas sebagai contoh menteri yang buruk. Ia meminta Jokwi harus memberikan sanksi kepada Zulhas agar menjadi ultimatum bagi partai-partai lain.

“Apa yang dilakukan Pak Zulhas ini harusnya mendapat sanksi tegas dari pemerintah karena ini contoh tidak baik. Tidak hanya berimplikasi terhadap kepercayaan publik ke pemerintah tapi juga ini membuat antipati,” kata Ali, Selasa (12/7).

Ia menyebut mestinya program-program pemerintah tak digunakan secara politis untuk kepentingan kelompok, apalagi perorangan. Pemberian sanksi dari pemerintah kepada Zulhas bisa menjadi ultimatum jelang tahun politik 2024 mendatang.

Menurutnya, jika tidak ada tindakan tegas, akan semakin banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya.

“Kalau semua seperti itu, karena ada contoh buruk yang mereka lihat, pemerintah yang akan dirugikan,” tegas Ali.

Terkait hal itu, juru bicara PAN Dimas Prakoso Akbar mengklarifikasi kapasitas Zulhas dalam kegiatan yang digelar oleh PAN, bukan Kemendag ataupun yang bersifat kenegaraan. Dalam konteks demokrasi, menurutnya, pernyataan Zulhas itu pun lumrah.

“Kegiatan tersebut merupakan acara partai bukan kunjungan kenegaraan. Makanya dinamakan PAN-Sar murah. Juga berlangsung di akhir pekan bukan hari kerja,” ucap Dimas, Senin (11/7).

“Itu hal lumrah dalam konteks demokrasi dan disampaikan dalam forum acara partai,” sambungnya.

Dia menegaskan, kapasitas Zulhas dalam kegiatan itu ialah sebagai Ketua Umum PAN, bukan Mendag. Menurut Dimas, Kemendag tidak memiliki program bagi-bagi minyak goreng gratis yang dilakukan oleh Mendag.