Buntut Tambang Bitcoin, Formapera ‘Seret’ Pejabat PLN UID Sumut Ke Ranah Pidana
Lokasi tambang bitcoin di Sumut yang diduga menggunakan listrik secara ilegal/foto : ist BICARAINDOESIA-Medan : Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) turut memantau kasus aksi pencurian tenaga listrik yang diduga dilakukan para pengusaha tambang Bitcoin di Sumatera Utara,
Terlebih dalam kasus yang menjadi atensi ini, aksi pencurian yang mulai terungkap ke permukaan tersebut, jelas merugikan negara dari sisi finansial. Angka kerugian negara pun cukup fantastos, mencapai miliaran rupiah.
“Kami akan membawa kasus ini ke ranah pidana. Kami akan laporkan PLN se Sumut mulai dari GM PLN UID Sumut, Senior Manager yang membidanginya, Manager UP3 serta Asman TEL nya yang di wilayahnya terindikasi ada bisnis tambang Bitcoin,” tegas Sekjen Formapera Bambang Syahputra di Medan, Selasa (21/11/2023).
Karena menurutnya, kerugian negara merupakan tanggungjawab setiap WNI untuk berperan serta bagaimana cara mengantisipasi dan mencegahnya.
“Kasus ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi ini menyangkut pemasukan negara yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas lewat penjualan ketenagalistrikan yang harusnya berlangsung secara legal,” sebutnya.
Lanjut pria yang akrab disapa Bembenk ini, pejabat PLN di Sumut sebagai perangkat pemerintah dinilainya telah gagal dalam menjalankan amanah yang dibebankan negara kepadanya.
“Karena kita lihat belum ada tindakan nyata PLN dalam kasus ini. Padahal seperti di wilayah kerja PLN Bukit Barisan yang viral baru-baru ini. Nyatanya tidak ada pengawasan melekat dari petugas di lapangan karena mungkin bekingan pemilik usaha tambang bitcoin itu. Alhasil negara juga yang merugi,” tandasnya.
Kata Bembenk, begitu juga dengan di wilayah Medan, Medan Utara, Binjai dan Lubukpakam. Langkah nyata dari PLN tidak maksimal dalam menertibkan hal ini.
“Kami menilai para pejabat PLN di jajaran UID Sumut gagal. Karena itu saat ini Formapera sudah menyiapkan laporan pengaduan masyarakat terkait kerugian negara ke Krimsus Poldasu dan Pidsus Kejatisu biar ada titik terang secara hukum terkait kasus ini. Para pejabat PLN yang membidangi hal ini yang menjadi fokus laporan kami,” pungkasnya.
Sementara itu hingga kini belum ada respons dari satu pun pejabat PLN di PLN UID Sumut atau di UP3.
Penulis/Editor : Tim
