Bupati Madina Didesak Surati Mendikbudristek, Minta Batalkan Hasil SKTT PPPK
BICARAINDONESIA-Madina : Gelombang protes atas pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (SKTT PPPK) di Kabupaten Mandailingnatal, Sumatera Utara terus bermunculan dari para peserta yang menganggap dirinya terzolimi. .
Apalagi muncul asumsi liar di kalangan pelamar PPPK, bahwa hasil pengumuman janggal, mulai dari diumumkan saat menjelang libur Natal diduga untuk menghindari gelombang protes sampai pada peserta menganggap pengurangan nilai yang tidak wajar serta protes atas nilai SKTT yang tidak wajar.
Menanggapi hal tersebut, pengamat pendidikan Irwan Hamdani Daulay menilai ada 5 cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi peserta PPPK Madina yang merasa terzolimi, khususnya bagi tenaga pendidik atau guru.
“Setelah saya kaji ada 5 cara menyelesaikan masalah P3K yakni Bupati/Walikota menyurati Mempan RB/Mendikbudristek membatalkan hasil ujian SKTT, penilaian cukup hasil CAT, meminta Mendikbudristek menurunkan Irjen menginvestigasi tata cara penilaian SKTT di daerah, menggugat ke TUN, melaporkan dugaan pidumnya ke Polda, dan pidsusnya ke KPK,” Ungkap Irwan Daulay saat dimintai keterangannya, Rabu (27/12/2023).
Untuk memberikan rasa keadilan, secara tegas ia meminta Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution menyurati Mendikbudristek supaya membatalkan hasil ujian SKTT. Setelah itu, Menpan RB membatalkan hasil pengumuman dan minta kelulusan hanya berdasarkan ujian CAT.
Melihat banyak nya dinamika yang menyelimuti pelamar PPPK, Irwan Daulay menyarankan bagi pelamar PPPK untuk membentuk sebuah tim pelamar PPPK yang merasa dirugikan. Menurutnya hal demikian bisa menjadi salah satu solusi konkret.
“Angkat salah seorang dari guru peserta ujian masuk PPPK memimpin tuntutan mereka. Lalu sama-sama kita bimbing supaya mereka mendapat keadilan, bukan bernegosiasi,” sebut Irwan Daulay.
Informasi lain yang diperoleh bahwa Pemkab Madina melalui BKPSDM dan Dinas Pendidikan telah mengatur langkah langkah kongkrit untuk menghindari gelombang protes dari peserta pelamar yang merasa terzolimi.
Bahkan sejumlah peserta kabarnya telah dipanggil ke Rumah Dinas Bupati guna mendapat penjelasan namun tidak diketahui hasil pertemuan sejumlah peserta yang protes.
Info terakhir diperoleh, hari ini ratusan orang peserta pelamar PPPK yang didominasi tenaga pendidik akan melakukan aksi demo menuntut pembatalan hasil pengumuman seleksi kompetensi PPPK Madina. Ada beberapa tempat tujuan aksi yakni Kantor Bupati Madina dan Kantor DPRD.
Selain itu dikabarkan DPRD Madina sendiri akan mengajukan pembentukan Pansus menyikapi persoalan yang dialamai pelamar PPPK Madina. Sejauh ini sudah 4 Partai yang menyetujui yakni Partai Golkar, Hanura, Perindo dan Partai PAN dan bahka pagi ini dikabarkan sudah 12 orang anggota DPRD yang menandatangani pengusulan Pansus Tenaga Honorer dan PPPK Madina.
Penulis : Hanapi Lubis
Editor : Ty
