Distribusi BBM Subsidi Dituding Tak Jelas, GMNI Medan Demo Pertamina Sumbagut
Massa GMNI Medan berunjukrasa ke Pertamina Sumbagut di Jl. KL Yos Sudarso Medan terkait distribusi BBM subsidi/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Kantor Pertamina Regional Sumbagut di Jalan Yos Sudarso Kota Medan, digeruduk massa dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan (DPC GMNI Medan), Kamis (1/9/2022).
Tak hanya mengusung isu protes atas wacana kenaikan BBM Subsidi, mereka juga memprotes maraknya penyelewengan dan SPBU nakal.
Ketua DPC GMNI Medan Andreas Silalahi dalam orasinya menyatakan bahwa aksi kali ini ditujukan GMNI dalam rangka menyoroti kenaikan BBM subsidi serta penyaluruan subsidi yang tidak tepat sasaran karena permainan mafia rente dan orang-orang kaya yang tidak punya moral.
Menurut Andreas, pendistribusian yang tidak tepat sasaran inilah yang membuat rakyat kecil sengsara, hingga membuat pasokan BBM di pasarab menjadi langka dan antrean di SPBU semakin panjang.
“Tidak tepatnya pendistribusian BBM Subsidi kepada rumah tangga (RT) kurang mampu, maraknya perburuan rente BBM bersubsidi dan orang-orang kaya tidak bermoral adalah bukti bahwa Pemerintah harus mengevaluasi jajaran dibawahnya baik dari sektor hilir maupun yang ditugaskan untuk mendistribusikan. Subsidi tidak tepat sasaran pasti rawan terjadi penyelewengan sehingga langka membuat rakyat sengsara, bisa jadi amburadul Negara,” tutur Andreas
Karena itu, sambungnya, GMNI Medan sengaja menggelar aksi di depan Kantor Pertamina Sumbagut sebagai bentuk protes subsidi BBM tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh yang mereka yang tidak berhak.
“Kami minta Pertamina membuka data, harusnya pertamina punya data masyarakat mana saja yang bisa memakai BBM subsidi mana yang tidak , kalau dari aplikasi MyPertamina tidak semua bisa kita paksakan masyarakat memiliki tools yang memadai, harusnya Pertamina juga mendigitalisasi SPBU nya agar tidak adalagi permainan oleh oknum SPBU nakal karena semuanya sudah tersistem dan terintegrasi,” sebut Andreas
Menurut Andreas, pembenahan dalam hal ini aturan main harus dilakukan Perpres No.191 Tahun 2014 harus lebih mendetail lagi mengatur jenis kendaraan bermotor yang dapat menerima subsidi. Artinya, alau tidak ada landasan hukum yang berlaku sama saja sifatnya imbauan yang dapat dilanggar sama seperti aplikasi MyPertamina yang tidak semua orang unduh.
“Kami juga ingin dalam hal ini Pertamina juga tegas mengawasi pendistribusian BBM yang ditugaskan, Kita ingin Perpres No.191 tahun 2014 itu dibuat lebih detail lagi bahkan mencakup volume mesin kendaraan, agar SPBU pun dapat mengontrol pendistribusian karena sudah ada aturan yang berlaku,” pungkas Andreas.
Editor : Teuku/*
No Comments