Dorong Implementasi SPBE, Jokowi Minta Life Journey Jadi Prioritas
BICARAINDONESIA-Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta layanan terkait perjalanan hidup atau life journey diprioritaskan dalam Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagaimana diketahui saat ini pemerintah memang tengah mendorong implementasi SPBE.
Terdapat sejumlah layanan yang jadi prioritas untuk segera diaplikasikan, salah satunya pendaftaran pernikahan.
Adapun yang dimaksud life journey oleh Presiden Jokowi adalah layanan yang terintegrasi dari mulai anak lahir, mendaftar sekolah, memasuki perguruan tinggi, mencari pekerjaan, hingga melangsungkan pernikahan.
“Kami senang dan mengapresiasi beberapa pemda telah mengintegrasikan ini. Mulai anak lahir, mendaftar sekolah, memasuki perguruan tinggi, mengendarai atau memiliki kendaraan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
“Nggak gampang melangsungkan pernikahan. Kadang kalau menikah itu banyak administrasi yang betul dipersiapkan sehingga menyebabkan beberapa PR baru yang mesti bertumpuk dikerjakan ketika mereka memerlukan syarat-syarat,” sambung dia.
Begitu pula dengan perceraian hingga mengurus administrasi kematian. Nantinya, kata Anas, semua itu bisa diakses melalui satu superapps pemerintah yang mengintegrasikan portal nasional dan portal pemerintah. Harapannya, ke depan semuanya bisa diakses hanya melalui handphone (HP).
“Sekarang dengan sistem ini masih terus diuji coba, Bapak Ibu cukup dengan HP bisa merubah identitas yang diperlukan dari Bapak Ibu sekalian. Begitu juga yang berikutnya bagaimana mengajukan perceraian, mengalami sakit, tutup usia sampai meninggal,” katanya.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong transformasi digital di layanan transportasi dan bepergian. Misalnya saat bepergian menggunakan pesawat melalui bandara, biasanya masyarakat diharuskan menunjukkan KTP. Namum kini ada Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mempermudah.
“Sekarang sudah pakai IKD sudah dengan mudah Bapak Ibu. Cukup dengan identitas kebenaran digital, tidak perlu mengeluarkan KTP,” bebernya.
Sayangnya, untuk mengurus pembuatan IKD masih harus dilakukan secara offline dengan pergi ke kantor kelurahan. Atas hal ini, pemerintah juga tengah melakukan uji coba agar pembuatan IKD bisa langsung diakses melalui super apps pemerintah secara online melalui HP.
Saat ini, tutur Anas, pemerintah telah berhasil mencapai prestasi global transformasi pemerintahan digital. Indonesia berhasil naik ke 43 peringkat. Implementasi SPBE diupayakan untuk mendorong transformasi digital Indonesia.
“Kita didorong untuk segera membuat portal nasional dan portal di pemerintahan masing-masing secara terintegrasi,” pungkas Anas.
