DPR Kritik Subsidi Kendaraan Listrik, Ini Jawaban Sri Mulyani
BICARAINDONESIA-Jakarta : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkiritk soal anggaran insentif kendaraan listrik. Pemerintah diketahui telah menganggarkan insentif kendaraan listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran insentif itu diberikan pemerintah terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) supaya menciptakan nilai tambah hingga bisa menurunkan polusi.
“Dukungan pemerintah terhadap KBLBB adalah upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk penurunan emisi dan mengefisienkan subsidi energi,” ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR.
Sri Mulyani menjelaskan insentif diberikan tidak hanya kepada pabrikan tapi juga konsumen langsung. Diketahui insentif mobil listrik saat ini berupa potongan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Insentif ini diberikan bukan tanpa alasan. Diharapkan bisa membuat peralihan ke kendaraan listrik lebih cepat. Di sisi lain, dengan pemberian insentif itu juga diharapkan membuat produsen memproduksi mobil maupun motor listriknya di dalam negeri. Dengan begitu, mobil dan motor listrik yang diproduksi maupun dirakit di Indonesia tambah banyak.
“Pemerintah memberikan serangkaian insentif untuk KBLBB baik pada sisi supply maupun sisi demand. Hal ini untuk menstimulus investasi di dalam penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas,” kata dia.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDIP Sihar Sitorus mengkritik pertumbuhan ekonomi jangan hanya berkutat pada mobil listrik.
“Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” ujar Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sihar Sitorus dalam Rapat Paripurna DPR Ke-2 Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Fauzi Amro.
“Partai Nasdem juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan subsidi mobil listrik Rp 4,2 triliun di tengah upaya pemerintah memangkas angka kemiskinan. Fraksi partai Nasdem menganggap peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan ke anggaran ketahanan pangan,” ujar dia.
