Dugaan Intimidasi Pemilih Mencuat, PSI Taput Gelar Aksi Protes ke KPU dan Bawaslu
Aksi protes kader PSI Taput ke KPU dan Bawaslu setempat terkait dugaan intimidasi terhadap pemilih/foto : ist BICARAINDONESIA-Tarurung : Sejumlah kader DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tapanuli Utara (Taput) menggeruduk Kantor KPU dan Bawaslu Taput, Jumat (9/2/2024).
Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPD PSI Taput, Roni Prima Panggabean langsung memimpin aksi sebagai bentuk protes, menyusul mencuatnya indikasi intimidasi terhadap pemilih.
“Aksi protes ini sengaja kami lakukan karena adanya dugaan kuat intervensi melalui oknum pejabat Tapanuli Utara kupada honorer, PPPK, ASN, perangkat desa, kepala desa. Kemudian, dinas-dinas, termasuk di lingkungan kecamatan untuk memenangkan calon tertentu pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang,” tegas Roni Prima Panggabean dalam orasinya.
Labih lanjut dijelaskannya, aksi protes dilakukannya bersama kader PSI Taput ke kantor KPU dan Bawaslu sebagai bentuk tanggungjawabnya dan dilindungi konstitusi yakni hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul.
“Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) ini bukan tanpa alasan. Sebagai bukti, ada kami temukan terpampang gambar pasangan calon presiden wakil presdien Nomor 03 di kantor kelurahan,” jelas Roni.
Ditegaskan Roni, indikator semakin kuatnya dugaan intimidasi secara TSM untuk memenangakan calon presiden dan wakil presiden tersebut semakin nyata karena adanya mobil dinas yang saat ini diduga sudah dibranding oleh pendukung pasangan capres-cawapres nomor 03.
“Hal ini juga sudah kita sampaikan dalam tuntutan kami dalam akasi protes tersebut. Sebab, kami menduga ada pembiaran oleh Bawaslu Taput. Kami menganggap, lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu itu tidak bekerja secara profesional,” tegas caleg Nomor 1 PSI daerah pemilihan Sipoholon, Parmonangan dan Pagaran ini.
Apalagi, ungkap Roni, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu dan pasangan calon tertentu dilarang oleh Undang-undang.
“Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon tertentu tampak jelas dan nyata di Taput. Patut diduga, ini telah melanggar kode etik dan patut diduga adanya perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.
Karena itu, kata Roni, pihaknya sangat prihatin melihat situasi dan kondisi Taput.
“Pemilu seharusnya adalah tempat lahirnya pemimpin-pemimpin yang berhati nurani dan berintegritas bukan dijadikan sebagai wadah hanya pemenangan salah satu partai,” kata Advokat muda ini.
Oleh sebab itu, Roni Panggabean dengan lantang menyerukan kepada seluruh masyarakat Taput untu tidak taku dan melawan segala bentuk intimidasi yang dilakukan secara TSM.
“Jangan takut. Jangan mau diintervensi dan diintimidasi, khususnya bagi seluruh honorer, PPPK, ASN kelurahan, kecamatan, baik di lingkungan sekolah dan seluruh dinas yang diintervensi. Kepada masyarakat Taput, mari gunakan hak pilihmu dengan hati nuranimu,” tegas Roni dalam orasinya.
Kemudian dituturkannya, pada aksi protes itu, DPD PSI Taput, menyoal dugaan adanya pertemuan oknum komisioner KPU, Bawaslu, Panwaslu dan PPK dengan salah satu kader atau pengurus partai.
“Jika kondisi ini telah terjadi, lantas di mana netrlaitas KPU ? Artinya, kondisi Tapanuli Utara tidak sedang baik-baik saja. Dalam kata lain bisa disebut sudah dalam kondisi keruntuhan demokrasi. Sudah tidak ada lagi nilai keluhuran demokrasi, dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu ‘memperkosa’ nilai-nilai demokrasi. Buktinya kami lampirkan dalam tuntutan kami,” tutur Roni seraya mengaskan KPU Taput tak profesional.
Terkait dengan itu, pihaknya meminta jajaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar secara intensif melakukan operasi pengawasan di detik-detik terakhir menjelang Pemilu 2024.
“Seperti yang sudah dikatakan, dugaan kondisi ini sudah terstruktur, sistematis, massif mulai dari honorer sampai pimpinan ASN. Namun, PSI Taput yakin dan percaya bahwa jajaran Gakkumdu dapat bekerja secara Optimal. kita dukung itu dengan segala daya dan upaya,” tegas Ketua DPD PSI Taput ini.
Roni Prima Panggabean juga menerangkan, tudingan ketidakprofesionalan KPU tersebut bukan tanpa alasan.
PSI punya catatan masa lalu ketika KPU melakukan verifikasi faktual bersama partainya. Saat itu, salah seorang ketua PSI di kecamatan dinyatakan tidak dapat ditemui.
Padahal, secara terang benderang berfoto Bersama dengan jajaran KPU dan diverifikasi namun ditulis tidak dapat ditemui dan petugas KPU masih orang yang sama.
“Hal inilah tentunya yang mendasar bagi kami. PSI melihat bagaimana jika ini terjadi terhadap partai-partai lain, bagaimana jika ini terjadi terhadap calon legislatif lain, bahkan terjadi kepada salah satu Pasangan Capres, hal tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali,” tegas ketua PSI yang juga Advokat berkantor di Jakarta ini.
Sebagai penutup orasinya, Roni Prima Panggabean mengibaratkan kondisi Pemilu di Taput tak ubahanya seperti kecelakaan seseorang yang sudah ditabrak namun hanya dilihat-dilihat saja tidak ada tindakan.
“Sekali lagi, jangan takut. Pada tanggal 14 Februari 2024 nanti kita akan menyerukan kepada masyarakat Tapanuli Utara dan termasuk kepada seluruh saksi-saksi Koalisi Indonesia Maju, jangan takut jika diintimidasi di TPS. Kita lawan, viralkan foto dan vidiokan,” pungkas Ketua Lembaga Kajian Regulasi Advokasi Penegakan Hukum Jakarta ini.
Editor : Ty/*
