BICARAINDONESIA-Aceh : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bahtiar, SH, MH menerima audiensi jajaran Manajemen PLN UIP Sumbagut dikantornya, di Banda Aceh, Kamis (19/5/2022).
Dipimpin langsung General Manager UIPSBU Octavianus Duha, turut mendampingi dalam audiensi SRM Pertanahan Perijinan dan Komunikasi Cokky. A.F.Yuska, Manager UPP SBU 2 Peusangan Nanda Adrianto, Manager UPP 1 Banda Aceh Eko Sukmawanto dan MSB Hukum Wilayah Aceh Sufrin.
Dalam pertemuan yang penuh keakraban itu, Octavianus Duha selaku GM PLN UIP Sumbagut yang belum lama menjabat mengatakan, maksud kedatangan pihaknya secara khusus untuk meningkatkan sinergitas sekaligus memohon dukungan pendampingan terkait program pembangunan infrastruktur ketenagalistikan.
Kajati Aceh Bambang Bahtiar, SH, MH dan GM PLN UIP Sumbagut Octavianus Duha bersama jajaran berfoto bersama/foto : ist
“Mengingat saat ini kami banyak mengerjakan proyek strategis nasional di Aceh, sudah tentu menjadi kewajiban kami untuk memohon dukungan utamanya perihal Pembangunan PLTA Peusangan di Aceh Tengah,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Octavianus Duha juga merinci bahwa saat ini sedikitnya ada 5 proyek strategis nasional di ‘Tanah Rencong’ yang kini tengah pengerjaannya tengah berlangsung.
“Diantaranya SUTET 275 KV Sigli- Ulee Kareng Kareng, SUTT 150 KV Subulusaam-Singkil, GI Subulussalam 150 KV, GI Singkil Ext 150 KV dan GI Sigli 275 KV,” paparnya.
Di samping itu, lanjut Octavianus Duha, saat ini UIP Sumbagut melalui UPP 1 Banda Aceh juga segera memulai pembangunan proyek T/L 150kV Blang Pidie-Tapak Tuan.
Sementara, Kajati Aceh Bambang Bahtiar, SH, MH mengaku, pihaknya sangat apresiasi PLN UIP Sumbagut yang bersedia melibatkan pihaknya dalam melakukan pendampingan pengerjaan seluruh proyek yang menggunakan uang negara.
“Sinergitas yang bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkin khususnya pelanggaran hukum seperti ini tentu patut diapresiasi. Kami juga berharap proyek yang dibangun oleh PLN untuk kepentingan masyarakat banyak ini bisa berjalan lancar tanpa gangguan khususnya gangguan pelanggaran hukum pidana yang bisa merugikan PLN, negara dan masyarakat,” tandasnya.
Penulis/Editor : Yudis
No Comments