Eks Napi Koruptor KPK, Bawa Kabur Motor Pengusaha Medan
Khairul Anwar Daulay, eks napi koruptor tahanan KPK yang dilaporkan ke Polsek Medan Kota terkait dugaan penggelapan sepeda motor milik pengusaha di Medan/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Eks narapidana kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailingnatal (Pemkab Madina) bernama Khairul Anwar Daulay, dipastikan kembali berurusan dengan aparat penegak hukum, setelah dia dilaporkan ke Polsek Medan Kota.
Khairul Anwar Daulay dilaporkan seorang pengusaha bernama Fitriadi Harahap, warga Jalan Kertas, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ke Polsek Medan Kota atas tuduhan melarikan sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 dengan nopol BK 2975 AFN, hal tersebut sesuai dengan nomor laporan polisi: LP/B/331/V/2023/SPKT/Polsek Medan Kota/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 15 Mei 2023.
Diketahui pula, tindak pidana itu terjadi pada bulan April 2023, disaat bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah.
Menanggapi aksi nekat mantan napi KPK tersebut, Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) Sumut, Arief Tampubolon yang selama ini konsen menyoroti kasus korupsi berskala lokal maupun nasional, memastikan pihak kepolisian mampu menangkap mantan napi koruptor tersebut.
“Saya yakin polisi pasti mampu menangkap Khairul Anwar Daulay, dimana pun dia bersembunyi. Tapi jika polisi tak mampu, serahkan saja ke OKP atau Ormas tugas penangkapannya,” ungkap Arief, Rabu (24/5/2023).
Namun di samping itu Arief turut Khairul Anwar Daulay sebaiknya menyerahkan diri sebelum ditangkap kepolisian.
“Selagi ada waktu, lebih baik dia (KAD) menyerahkan diri. Itu agar tidak menambah malu keluarga, khususnya anaknya. Dan kita meminta Polsek Medan Kota bekerja sesuai slogan Presisi Polri,” katanya.
Arief pun tak membantah Khairul Anwar Daulay merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Pemkab Madina yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, bersama dengan mantan Bupati Madina Hidayat Batubara pada tahun 2013.
“Iya, mantan napi koruptor dia (KAD) itu, anaknya ada anggota DPRD Madina,” tandas Arief.
Diketahui, kasus ini berawal pada pertengahan April 2023 saat Fitriadi Harahap (48) diperkenalkan dengan KAD oleh seorang teman. Saat itu KAD meminta tolong diuruskan pinjaman sebesar Rp2,5 miliar dengan agunan aset berupa tanah di Panyabungan, Madina. Fitriadi pun mengenalkannya kepada seorang pemodal dengan biaya administrasi pengurusan sebesar Rp7 juta.
Singkat cerita, pengajuan pinjaman KAD ditolak karena beberapa hal yang tidak disetujui pemodal. KAD tidak terima dan menyalahkan Fitriadi. Fitriadi pun menunjukan bukti transfer ke pemodal sebagai dana pengurusan sesuai kesepakatan, dan bukti pengembalian dari pemodal senilai Rp3,5 juta, sisanya dijanjikan kembali pada 2 Mei 2023 sebesar Rp3,5 juta.
Kemudian, KAD mengaku tidak punya uang dan tidak punya kendaraan untuk bergerak. Karena merasa iba, Fitriadi meminjamkan sepeda motor vario 125 tahun 2015 plat nomor BK 2975 AFN kepada KAD.
Namun berkali-kali Fitriadi menelpon KAD selalu mengaku tidak di Kota Medan. Padahal, selain hendak mengambil sepeda motor, Fitriadi bermaksud menyerahkan uang sisa Rp3,5 juta sesuai kesepakatan.
Editor : Ty/*
