Fraksi PKS DPRD Sumut Bentang Poster di Rapat Paripurna, Tolak Kenaikan Biaya Haji 2023
BICARAINDONESIA-Medan : Fraksi PKS di DPRD Sumatera Utara (Sumut) kompak membentangkan poster penolakan di Rapat Paripurna DPRD Sumut. Para anggota fraksi menolak usulan Kementerian Agama (Kemenag) RI mengenai kenaikan biaya haji hingga Rp69 juta, Rabu (25/1/2023).
Awalnya Hendro Susanto, salah seorang anggota Fraksi PKS, menginterupsi rapat. Dia menyampaikan, Fraksi PKS keberatan dan menolak rencana kenaikan biaya haji tahun 1444 H atau tahun 2023 Masehi.
Hendro menyebut, penolakan itu didasarkan pada data yang mereka dapatkan. Sekitar 70 persen warga yang berangkat haji lewat jalur reguler, khususnya di Sumatera Utara merupakan kalangan nelayan dan petani. Dengan begitu, kenaikan biaya tersebut akan sangat memberatkan.
“Kita hari ini menyatakan pendapat bahwa Fraksi PKS DPRD Sumut bersama masyarakat, menolak rencana kenaikan biaya haji tahun 2023,” tegas Hendro.
Usai pernyataan tersebut, seluruh anggota Fraksi PKS termasuk Wakil Ketua DPRD Misno Adi Syahputra langsung berdiri menunjukkan poster yang sudah mereka persiapkan.
“FPKS Menolak Usulan Biaya Kenaikan Haji 1444 H/2023 M,” bunyi tulisan dalam poster yang mereka pegang.
Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan Hariyanto mengatakan, sikap protes itu merupakan hasil keberatan yang disampaikan masyarakat Sumut kepada anggota dewan dari PKS.
“Jadi, yang kami sampaikan hari ini mewakili masyarakat Sumatera Utara yang menginginkan ongkos haji itu tidak naik,” sebut Hariyanto.
PKS, kata Hariyanto, memaklumi apabila ada kenaikan. Namun, kenaikan itu harus dalam batas yang wajar.
“Kalau dalam batasan yang wajar, masyarakat bisa menerima. Namun, informasi yang kita dapat bahwa Arab Saudi sendiri kan menurunkan, semestinya tidak perlu ada kenaikan kalau bisa bahkan turun. Jikapun ada kenaikan, ya, dalam batasan yang wajarlah,” pungkas Hariyanto.
Editor: Rizki Audina/*
