Gagal Mitigasi Banjir, 30 Pejabat Korea Utara Dieksekusi Kim Jong Un
BICARAINDONESIA-Jakarta : Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, mengeksekusi 30 pejabat pemerintah yang diduga gagal melakukan mitigasi bencana. Hal itu karena ada ribuan orang yang tewas akibat banjir besar terjadi pada akhir Juli lalu.
Laporan TV Chosun, dilansir The Straits Times dan Independent, Kamis (5/9/2024), melaporkan bahwa para pejabat yang dieksekusi itu berasal dari pemerintah daerah yang dilanda banjir. Mereka ditembak pada Agustus 2024 lalu.
Banjir dahsyat itu diperkirakan telah menewaskan ribuan orang di daerah yang paling parah dilanda banjir di Provinsi Chagang. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan sedang memantau situasi dengan saksama setelah mendapatkan informasi intelijen terkait perkembangan tersebut. Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang menangani hubungan dengan Korea Utara menolak berkomentar.
Untuk diketahui, Kim Jong Un mengatakan pada pertemuan darurat partai akhir Juli lalu, dia akan menghukum dengan tegas mereka yang ‘sangat mengabaikan’ tugas mereka dan bertanggung jawab atas jatuhnya korban.
Banjir dahsyat melanda Chagang pada bulan Juli dan juga menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi. Menurut laporan berita Korea Utara, banjir tersebut menyebabkan kerusakan luas di Kota Sinuiju di barat laut dan Uiju di dekatnya. Dengan lebih dari 4.100 rumah, 7.410 hektare lahan pertanian, dan banyak jalan, bangunan, dan jalur kereta api yang terkena dampak.
Aparat propaganda Korea Utara menyebarkan foto-foto Kim Jong Un mengawasi upaya penyelamatan setelah bencana, tetapi tidak melaporkan adanya kematian. Sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan, dilaporkan olej Korea Central News Agency (KCNA).
Setelah banjir melanda, Kim menyatakan Korea Utara tidak akan menerima bantuan internasional apa pun. Dia meminta para pejabat untuk merelokasi ribuan penduduk yang mengungsi ke ibu kota Korut, Pyongyang.
Mereka akan menerima perawatan dan dukungan yang lebih baik. Upaya pembangunan kembali diperkirakan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, di mana selama kurun waktu tersebut pemerintah berencana menyediakan layanan bagi hampir 15.400 orang rentan di berbagai fasilitas di Pyongyang.
Editor: Rizki Audina/*
