Gebyar Vaksinasi Picu Kerumunan, GMNI Medan Desak Kapoldasu Dijatuhi Sanksi Tegas

BICARAINDONESIA-Medan : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Medan yang terus diperpanjang pemerintah, dan kerumunan masyarakat dalam kegiatan Gebyar Vaksinasi Presisi gelaran Polda Sumur yang berlangaung di GOR, Jalan Williem Iskandar/Pancing, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, masih menjadi isu seksi.

Gelombang protes terhadap kebijakan dan kegiatan itu, masih terus terjadi. Atas kedua isu itu pula, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, sengaja menggelar Konferensi Pers
di Sekertariat DPC GMNI Medan, untuk menyatakan sikap terkait PPKM darurat dan kerumunan warga dalam kegiatan Gebyar Vaksinasi Presisi, Kamis (5/8/2021).

Read Also

2 week ago

Warga Demo Tolak Darurat Militer, Pasukan Khusus Korsel Paksa Masuk ke Gedung Parlemen

296 Iki

Pimpinan DPC GMNI Ridwan Saragih menyatakan, apa yang mereka lakukan dalam upaya merespon kasus penyebaran Covid-19 beserta dengan korban yang ada di tengah masyarakat, hingga akhirnya Pemerintah Indonesia dibawah kendali Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa Covid-19 adalah pandemi.

Apalagi atas situasi serta kondisi yang objektif itu, disusun dan ditetapkanlah berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran virus di tengah masyarakat dengan berbagai program yang dilaksanakan sampai di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konferensi persnya, Ridwan Saragih juga menyatakan bahwa sikap pemerintah pusat sampai daerah yang terus  berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Read Also

2 week ago

Bentrokan Pecah di Suriah, Jenderal Garda Revolusi Iran Tewas

261 Iki

“Mengenai PPKM darurat  kiranya seluruh kegiatan yang sudah diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 agar dievalusi. Sebab banyak sekali masyarakat yang dirumahkan dan putus mata pencahariannya dan kebijakan tersebut sampai sekarang belum juga maksimal,” tegasnya.

Sebelumnya, kata Ridwan, Pemerintah sudah memberlakukan PSBB. Tapi hasilnya belum maksimal dan sekarang berubah menjadi PPKM darurat yang juga belum optimal sehingga diperpanjang terus menerus, bahkan sudah sampai pada PPKM level 4.

“Di satu sisi kita khawatir melonjaknya penyebaran Covid-19, tapi sisi lain Pemerintah juga harus mempertimbangkan ekonomi masyarakat yang menurun akibat dampak dari kebijakan PPKM darurat,” ucapnya.

Atas situasi tersebut, DPC GMNI Medan mengeluarkan beberapa pernyataan sikap, diantaranya :

1. Meminta Pemerintah Pusat sampai Daerah agar mengkaji ulang perpanjangan PPKM darurat, karena banyak hal yang harus diperhatikan terkait kebijakan tersebut.
2. Meminta Pemerintah agar segera memberikan bantuan secara merata dan adil kepada masyarakat yang ekonomi nya terdampak akibat kebijakan PPKM Darurat
3. Dalam konferensi persnya juga .enyayangkan kegiatan Gebyar Vaksinasi Presisi yang dilaksanakan Polda Sumut di GOR Pancing yang telah menciptakan kerumunan masyarakat dan dapat menyebabkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Kota Medan.
4. Meminta kepada bapak Presiden dan Kapolri untuk mengevaluasi kegiatan Vaksinasi Presisi dan memberikan sanksi tegas kepada Kapolda Sumatera Utara
5. Meminta Pemerintah untuk menyediakan titik pengadaan vaksinasi harus disebar dibeberapa titik agar tidak terjadi kerumunan dan antrian yang begitu panjang
6. Meminta pemerintah agar bijaksana dalam memperlakukan rakyat kecil dalam penerapan PPKM Darurat.
7. GMNI Kota Medan akan turun aksi ke jalan untuk menyuarakan terkait pro dan kontra atas perpanjangan PPKM Darurat dan Vaksinasi Massal yang menyebabkan kerumunan.

Sementara, hadir dalam konferensi pers tersebut Ridwan Saragih (DPC GMNI Medan), Paulus (DPD GMNI Sumut), Cristianus Dachi (Ketua Komite Perjuangan GMNI Medan), Mahasiswa Kota Medan dan para Kader GMNI Medan.

Editor : Teuku/rilis