Hadapi Proyek Bermasalah, Gubsu Diminta Tiru Cara Bobby Nasution
Presidium Marak, Arief Tampubolon/foto : ist BICARAINDONESIA-Medan : Ketegasan dan kebijakan Walikota Medan Bobby Nasution menghentikan pengerjaan proyek prmbangunan 1.700 titik lampu ‘pocong’ ada baiknya ditiru Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk kondisi proyek multiyears bernilai Rp 2,7 triliun yang bermasalah.
Demikian dikatakan Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) Arief Tampubolon kepada wartawan di Medan, Jumat (12/5/2023).
“Kebijakan yang dibuat Walikota Medan Bobby Nasution itu memang menuai pro kontra di publik. Tetapi pada hakikatnya, saya rasa ada baiknya. Bobby sepertinya hanya ingin menyelamatkan kerugian keuangan yang lebih besar lagi,” kata Arief.
“Dari sisi keuangan, saya rasa itu bisa diterima. Tetapi harus diingat juga, Bobby bertanggungjawab penuh dengan kondisi keuangan saat ini dan kelanjutannya. Tak ada kebijakan yang tak beresiko. Saya rasa penghentian proyek lampu pocong itu sudah tepat,” imbuhnya.
Menurut Arief, dari peristiwa proyek lampu pocong senilai Rp24 miliar yang dihentikan tersebut, bisa menjadi contoh bagi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menyikapi proyek multiyears rancang bangun jalan dan jembatan senilai Rp2,7 triliun yang bermasalah.
Jika Gubsu melakukam hal yang sama seperti yang dilakukan Walikota Medan, kata Arief, akan berdampak bisa terselematkan kerugian keuangan provinsi yang notabene uang negara dalam jumlah lebih besar lagi.
“Tinggal niat saja, mau atau tidak Gubsu melakukannya. Kalau tak mau, ya kita lihat saja kelanjutan dari proyek multiyears ini,” ujar kader Partai Demokrat ini.
Kemudian, kata Arief, postur APBD Sumut tahun 2023 diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan kondisi tahun 2022. Akan tetap kebutuhan anggaran tahun 2023 ini dipastikan meningkat dari tahun sebelumnya. Karena 2023 ini tahun politik sudah menunggu di depan untuk pengalokasian anggaran, seperti KPU dan Bawaslu Provinsi.
“Mudah mudahan saja kondisi APBD Sumut di tahun 2023 ini bisa lebih baik lagi, sehingga sektor lain KPU dan Bawaslu bisa terselamatkan keuangannya jelang tahun politik 2024,” tandasnya.
Editor : Tyan/*
