Heru Budi Minta JakPro Buka Suara terkait Absennya Jakarta dalam Formula E 2024
BICARAINDONESIA-Jakarta : Jakarta absen dalam kalender balap Formula E 2024 lantaran adanya Pilpres 2024. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, seluruh keputusan ada pada JakPro selaku penyelenggara Formula E Jakarta.
“Saya minta JakPro bisa mengomentari ini. Kan B2B (business to business) karena situasi politik,” kata Heru, Senin (23/10/2023).
Heru menyebut dirinya enggan ikut campur dalam skema bisnis yang dilakukan JakPro. Menurutnya, JakPro memiliki perhitungan sendiri dalam memutuskan apakah ajang balap mobil listrik tetap digelar di 2024 atau sebaliknya.
“Saya enggak (lobi-lobi). Cuma JakPro aja, silakan B2B. Apakah mundur menguntungkan atau cari tanggal yang pas. Saya serahkan ke JakPro,” ujar Heru.
Untuk informasi, Jakarta dikabarkan absen dalam kalender balap Formula E 2024 karena adanya Pemilu 2024. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan, saat ini penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tahun 2024 masih didiskusikan oleh JakPro bersama Formula E Operation (FEO).
“Saya tanya sama pihak JakPro sebagai pengelola Formula E, enggak dicoret, tetapi masih komunikasi terkait tanggal persisnya. Karena memang bertepatan dengan tahun Pemilu kan,” kata Taufik, Jumat (20/10/2023) lalu.
Taufik menduga, ada kekhawatiran dari FEO terhadap kondisi politik di Indonesia saat Pemilu 2024. Namun, saat ini sedang dipertimbangkan alternatif lain, yaitu Formula E digelar sehari.
“Sebenarnya, sih, bisa. Namun, mungkin ada kekhawatiran dari pihak FEO terkait kondisi keamanan dan kondisi politik, ya,” terangnya.
“Ada alternatif apakah hanya 1 hari saja. Kan tahun lalu 2 hari, sekarang bisa satu hari, masih ada alternatif seperti itu. Aka tetapi masih dipertimbangkan,” imbuhnya.
Politikus PKS itu menilai, ada potensi pelanggaran kontrak, jika Formula E Jakarta musim ketiga diundur ke 2025. Sesuai kontrak antara JakPro dan FEO, Formula E diselenggarakan selama tiga musim sejak 2022, 2023, hingga 2024.
“Kalau dari kontraknya kan sebenarnya awal tuh 2022, 2023, 2024. Kalau 2025, nanti jadi menyalahi kontrak dan harus bikin kontrak baru dan kita ganti rugi,” tandasnya.
Editor: Rizki Audina/*
