Isu KPK Digabung dengan Ombudsman Mencuat, Begini Kata Bappenas
BICARAINDONESIA-Jakarta : Isu wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman digabung mencuat ke publik. Wacana tersebut dibantah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Tidak benar,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bogat Widyatmoko saat dihubungi, Rabu (3/4/2024).
Terkait peleburan dua institusi itu, Bappenas akan memberikan keterangan lebih lanjut.
“Kementerian PPN/Bappenas akan press release yang terkait dengan pemberitaan ini,” kata dia.
Diketahui, isu ini bermula ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata angkat bicara tentang kemungkinan institusinya dilebur dengan Ombudsman. Dalam diskusi ‘Pemberantasan Korupsi: Refleksi & Harapan’ yang digelar KPK pada Selasa, 2 April 2024, muncul salah satu pertanyaan melalui siaran langsung di YouTube KPK.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata lantas menanggapi pertanyaan itu.
“Sejauh ini pimpinan nggak dapat informasi itu, tetapi apakah ada kemungkinan? Ada,” ujar Alexander.
Alexander kemudian mencontohkan Ombudsman dan penegak hukum korupsi digabung di Korea Selatan (Korsel). Dia menyebut semua keputusan itu tergantung pemerintah.
“Kita belajar dari Korea Selatan, Korea Selatan itu ketika sebelumnya ada nama independensi dan dianggap terlalu powerfull, ya, independensi sehingga enggak bisa, dianggap mengganggu ya sehingga digabungkan dengan Ombudsman di Korea Selatan seperti itu kan,” kata dia.
“Bisa saja seperti itu kembali lagi, kami kan enggak bisa apa-apa ketika misalnya itu sudah menjadi suatu kebijakan putusan pemerintah dan didasarkan atas undang-undang,” tambah Alex.
Kendsti demikian, Alexander memilih mengembalikan lagi wacana ini ke publik. Seperti apa nantinya harapan masyarakat terhadap KPK, itulah yang menurut Alex seharusnya diikuti oleh pemerintah.
“Kita sih wajib berharap dengan teman-teman, seperti Mas Kurnia (peneliti ICW) ini, kalau masih menganggap KPK itu penting dan rasanya masih dibutuhkan, mari kita bersama-sama, kan gitu,” kata Alex.
