Jaga Ketahanan Pangan, Sri Mulyani Siapkan Dana Rp104 Triliun di 2023
BICARAINDONESIA-Jakarta : Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menggunakan dana APBN 2023 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar APBN 2023 difokuskan untuk program-program produktif, seperti pengentasan kemiskinan.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan menjaga ketahanan dan stabilitas pangan. Sebab Inflasi pangan menjadi salah satu pemicu naiknya jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, penduduk miskin di Indonesia hingga akhir September 2022 berjumlah 26,36 juta orang. Angka itu bertambah 200.000 orang dari Maret 2022. Meski jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah itu berkurang 140.000 orang.
“Pertama, untuk belanja-belanja tahun 2023. Terutama belanja untuk ketahanan pangan. Rp104,2 triliun harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan,” kata Sri Mulyani.
Kemudian, dalam APBN 2023, belanja pada sektor perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp476 triliun. Nominal tersebut hampir setara dengan apa yang dibelanjakan pemerintah pada sektor yang sama di tahun 2022. Fungsinya untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.
“Ketahanan energi Rp341 triliun itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini Rp392 triliun tetap akan dijaga,” ujarnya.
Belanja untuk kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp178 triliun, diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Itu adalah untuk non-Cocid-19 sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-Covid-19. Pendidikan Rp612 triliun, itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi,” ucapnya.
Sementara itu, pada APBN 2023, pemerintah juga menganggarkan Rp21,86 triliun untuk tahapan pemilihan umum (pemilu). Sebesar Rp23,9 triliun disiapkan untuk belanja persiapaan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.
“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena kenaikan harga inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” tandasnya.
Pesan Jokowi ke Para Menteri
Sebelumnya, Jokowi menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga agar APBN 2023 difokuskan untuk program-program yang produktif. Terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 serta Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/01/2023).
“APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional. Baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu,” ujar Presiden.
Editor: Rizki Audina/*
