Kabar Loyalis Puan di DPR Bentuk ‘Dewan Kolonel’ Buat Kaget Megawati
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/foto : net BICARAINDONESIA-Jakarta : PDI Perjuangan menegaskan tidak ada gerakan ‘Dewan Kolonel’ dari loyalis Puan Maharani di Fraksi PDIP DPR.
Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Bahkan dia sudah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto kalau ‘Dewan Kolonel’ itu adalah guyonan.
“Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan Mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Hasto kepada wartawan, di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022) seperti yang dikutip dari detikcom.
Hasto juga mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kaget dan langsung mengkonfirmasi tentang kabar Dewan Kolonel.
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya.
“Karena fraksi PDI Perjuangan DPR RI adalah satu sebagai alat kelengkapan partai di dalam menjalankan tugas-tugas partai di dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, pengawasan agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” lanjut Hasto.
Untuk diketahui, Puan sudah buka suara dan menyatakan sah-sah saja dengan gerakan tersebut. Hasto meluruskan maksud Puan.
“Enggak ada, kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mba Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” ujarnya.
Hasto mengingatkan Fraksi PDIP di DPR untuk melakukan tugas sesuai fungsinya. Dia meminta semua kader disiplin dan meneruskan arahan Megawati untuk membantu rakyat.
“Saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDIP DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” ujarnya.
“Kemudian seluruh kader agar berdisiplin apalagi terkait dengan capres dan cawapres itu dinamikanya kan sangat kuat, diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, konteks yang saya ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM,” imbuh Hasto.
Belakangan mencuat ‘Dewan Kolonel’, sebuah tim yang dibentuk oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR loyalis Puan Maharani. Anggota Fraksi PDIP Johan Budi, pencetus ‘Dewan Kolonel’, mengatakan bahwa tim itu sudah mendapat restu dari Puan.
Johan mulanya menceritakan ‘Dewan Kolonel’ mulanya beranggotakan 6 orang kemudian bertambah menjadi 12 orang. Kemudian, Johan menyebut Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto melaporkan tim itu kepada Puan dan disetujui.
“Iya sepakat (6 orang). Saya yang ngusulin. Kita bentuk ‘Dewan Kolonel’, berkembang, terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju,” kata Johan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Saat ditanya apakah Puan senang dengan bentukan tim itu, Johan hanya menegaskan Puan memberi persetujuan. Dia menyebut Utut-lah yang menghadap Puan untuk melaporkan soal inisiasi tim ‘Dewan Kolonel’ ini.
“Bukan soal senang apa nggak, tapi kita laporkan, ‘Mbak, ini kita ini, Mbak Puan setuju?’ gitu, lho,” kata dia.
“Yang ngomong setuju, nggak setuju, itu Mas Utut yang menghadap, saya nggak,” imbuhnya.
Editor : Teuku/*
No Comments