Kepemimpinan Direktur Utama LPP TVRI Dipertanyakan
BICARAINDONESIA.NET – Sejumlah karyawan LPP TVRI mengirim surat terbuka kepada pihak berwenang, termasuk Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dan berbagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat ini mengangkat kepemimpinan Direktur Utama Iman Brotoseno yang mereka klaim telah melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lembaga dan pengadaan peralatan Broadcasting yang signifikan.
Surat yang diterima pada hari ini Rabu 11/10/2023 mengungkapkan bukti kuat terkait pengadaan peralatan broadcasting senilai 113 miliar rupiah pada tahun anggaran 2022 yang hingga saat ini masih belum dapat digunakan dengan alasan tidak sesuai rencana. Lebih lanjut, pengadaan ini diduga mengalami mark-up yang merugikan negara.
Surat tersebut juga menyebutkan adanya keterlibatan pihak terdekat Direktur Utama dalam pengadaan ini.
Dalam surat tersebut, karyawan LPP TVRI juga mengungkapkan keprihatinan mereka terkait proses seleksi Direksi LPP TVRI periode 2023-2028.
Mereka mencatat penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan yang terjadi dalam seleksi tersebut, terutama mengenai keterlibatan Direktur Utama Iman Brotoseno yang menjadi calon Dirut tanpa mengundurkan diri dari jabatannya.
Selain itu, dalam surat tersebut juga disebutkan perjalanan dinas ke Eropa yang dilakukan oleh Iman Brotoseno dan tiga Dewan Pengawas LPP TVRI setelah tahap seleksi Direksi, yang menimbulkan kekhawatiran akan pemulusan peluang bagi Iman Brotoseno untuk terpilih kembali.
Karyawan LPP TVRI berharap agar pihak berwenang dapat mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku terkait kepemimpinan Direktur Utama LPP TVRI.
Mereka juga menyebutkan adanya pemeriksaan oleh BPK RI, namun merasa pesimis terhadap temuan yang akan diungkapkan karena hubungan dekat antara Direktur Utama dan penanggung jawab tim pemeriksa.
Surat terbuka ini menciptakan tanda tanya besar terkait kepemimpinan dan pengelolaan LPP TVRI, yang merupakan lembaga pemerintah yang dibiayai melalui APBN.
Surat aduan karyawan LPP TVRIPara karyawan berharap agar transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi prioritas dalam mengatasi isu-isu yang diangkat dalam surat tersebut.
