BICARAINDONESIA-Jakarta : Komisi III DPR RI menyayangkan batalnya rapat hari ini dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Rapat dibatalkan karena surat undangan ke Mahfud belum ditandatangani pimpinan.
“Sangat disayangkan, rapat dengan Menko Polhukam tidak jadi hari ini. Sebab surat dari pimpinan DPR ke Menko Polhukam belum ditandatangani,” kata anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman, Senin (20/3/2023).
Habiburokhman mengatakan, pihaknya belum mengetahui agenda perubahan Raker dengan Mahfud dan Kepala PPATK. Terlebih, Mahfud memiliki agenda dengan Presiden Joko Widodo ke Papua pada Selasa (21/3/2023) besok.
“Tidak jelas kapan jadwal berikutnya karena besok Menko Polhukam mendampingi Presiden ke Papua. Rabu dan Kamis libur,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu menyayangkan batalnya agenda rapat hari ini. Padahal, lanjutnya, raker digelar untuk memperjelas narasi kejanggalan Rp300 trilun di Kementerian Keuangan yang disampaikan Mahfud.
“Para anggota Komisi III sebenarnya sudah sangat siap menerima Menko Polhukam hari ini dan Pak Menko Polhukam juga sudah siap,” tutur Habiburokhman.
“Komisi III, juga kawan-kawan bingung, mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Kami khawatir masyarakat menilai kami tidak serius menyikapi soal Rp300 triliun ini,” sambungnya.
Sebagai informasi, pernyataan adanya transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilontarkan Mahfud MD menjadi polemik. Pernyataan itu menimbulkan reaksi dari sejumlah pihak.
Mahfud mengaku, mempunyai bukti otentik terkait pernyataannya tersebut. Dia pun siap buka-bukaan soal temuan transaksi Rp300 triliun itu kepada DPR.
“Di sejumlah media, diberitakan DPR akan meminta saya untuk menjelaskan soal transaksi mencurigakan Rp300 T di Kemenkeu. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp300 T. Masalah ini memang lebih adil dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini,” kata Mahfud MD melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (18/3/2023).
Editor: Rizki Audina/*