BICARAINDONESIA-Medan : Deklarator Partai Demokrat Muhammad Yusuf Tambunan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan mempermalukan partai berlambang Mercy itu di Sumatera Utara. Jika Lokot Nasution benar menerima aliran dana korupsi dari proyek jalur kereta api, segeralah buktikan.
“Jika Lokot Nasution memang benar saksi di KPK, dan menerima aliran dana korupsi jalur kereta api, buktikan dan segera jadikan tersangka,” tegas Muhammad Yusuf Tambunan kepada wartawan di Medan, Selasa (1/8/2023).
Menurut Yusuf, KPK jangan bermain opini dengan menyebut saksi bernama Lokot Nasution adalah anggota DPRD Sumut. Karena selama ini tidak ada anggota DPRD Sumut bernama Lokot Nasution.
“Lokot Nasution itu Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, bukan anggota DPRD Sumut. KPK harusnya jelas bekerja, dan tegas kepada siapa pun yang terlibat kejahatan korupsi. Jangan buat malu Partai Demokrat khususnya di Sumut,” kata Yusuf.
Humas DPRD Sumut Muhammad Sofyan sebelumnya telah memastikan tidak ada anggota legislatif di Provinsi Sumut bernama Lokot Nasution.
Sedangkan KPK mengaku penyidiknya telah memanggil anggota DPRD Sumut bernama Lokot Nasution sebagai saksi untuk diperiksa terkait kasus korupsi jalur kereta api di Kementerian Perhubugan.
KPK juga telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus korupsi jalur kereta api tersebut, dan juga memanggil untuk diperiksa sejumlah anggota DPR RI yang terlibat dalam kasus tersebut.
Jika dipemanggilan kedua KPK nantinya tidak juga dipenuhi Lokot Nasution untuk diperiksa dalam kasus korupsi jalur kereta api, berikutmya sangat memungkinkan dilakukan pemanggilan paksa.
“KPK bisa paksa Lokot Nasution di panggilan ketiga, jika panggilan kedua nantinya tidak datang juga untuk dimintai keterangan,” tandas Yusuf Tambunan.
Editor : Ty/*