KPK Periksa Eks Anggota DPR Miryam Haryani Terkait Korupsi Kampus IPDN
BICARAINDONESIA-Jakarta : Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melalukan pemeriksaan terhadap mantan Anggota DPR RI Miryam S Haryani.
Miryam diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN, Gowa, Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya. Kabid Keuangan Daerah-Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri Arya Mega Natalady dan Pejabat Vice Presidet Litigasi Devisi Legal PT Hutama Karya Is Hendrisa Hendrayogi.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (4/1/2023).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPK, Miryam S Haryani telah datang memenuhi panggilan pemeriksaan pada pagi tadi. Namun, belum diketahui apa yang didalami penyidik dari keterangan Miryam. Yang jelas, keterangannya dibutuhkan untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan tersangka Dudi Jocom (DJ).
Dudy Jocom Jadi Tersangka
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom (DJ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.
DJ ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan mantan Direksi PT Waskita Karya Adi Wibowo. Adi Wibowo sendiri telah divonis bersalah atas perkara tersebut. Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan untuk tersangka Dudi Jocom.
Selain di Gowa, DJ juga ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk Dono Purwoko. Dudi dan Doni ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.
Kasus ini berawal ketika Dudi menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan lelang proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi tahun 2011. Sebelum lelang dilakukan, diduga telah disepakati adanya pembagian kerja untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.
Waskita Karya kebagian untuk menggarap proyek di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sedangkan Adhi Karya menggarap proyek di Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp11,18 Miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara.
Editor: Rizki Audina/*
