Lupakan Mimpi RI Jadi Negara Maju, Pak Jokowi!
Ekspresi Presiden Jokowi/foto : fb BICARAINDONESIA-Jakarta : Pada satu abad setelah kemerdekaan atau tepatnya pada 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dan masuk sebagai kekuatan lima besar dunia. Namun pertanyaan muncul, apa mungkin ekspektasi itu bisa terwujud?
Syarat bagi sebuah negara berkembang dapat naik kelas menjadi negara maju, memerlukan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7% secara berturut-turut selama 15 tahun.
Dilasir CNBCIndonesia, negara ini pernah mencapai pertumbuhan sebesar itu pada masa Orde Baru, tapi sayang durasinya tidak sampai 15 tahun.
Ekonom Senior & Menteri Keuangan Indonesia (2014-2016) Bambang Brodjonegoro pun telah memperingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya selalu stagnan pada pertumbuhan 5% sejak 2011.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,31% secara tahunan (year on year). Menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2013 yang saat itu pertumbuhannya mencapai 5,7%.
Stagnasi pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai pada kisaran 5% itu menjadi salah satu alasan yang logis, untuk Indonesia jangan terlalu berharap bisa menjadi negara maju pada 2045.
“Dalam jangka panjang ini jadi warning, karena seolah-olah pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sudah agak stagnan di sekitar 5%. Padahal kita belum jadi negara maju,” jelas Bambang saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Banggar DPR disiarkan secara daring kemarin, Kamis (9/2/2023).
“Biasanya stagnasi pertumbuhan ekonomi terjadi ketika negara itu sudah masuk jadi negara maju. Dan ketika menuju negara maju, biasanya pertumbuhannya relatif tinggi,” kata Bambang lagi.
Contoh sukses keberhasilan sebuah negara berkembang menjadi negara maju, kata Bambang adalah China. Pertumbuhan ekonomi China selama 10 tahun berhasil tumbuh double digit di masa lalu. Begitu juga dengan Korea Selatan dan Jepang.
Kendati demikian, kata Bambang tak ada salahnya untuk terus optimistis.
“Ini jadi tantangan bagi kita semua. Sanggup gak Indonesia jadi negara maju, kalau kita masih selalu berjuang untuk menjaga pertumbuhan 5% atau lebih. Tapi kita harus tetap mencoba cari solusi dan tetap optimis,” jelas Bambang.
Untuk menjadi negara maju atau berpendapat tinggi, Bank Dunia menetapkan PDB per kapita di atas US$ 12.235.
Adapun pada 2022, PDB per kapita Indonesia hanya mencapai US$ 4.783,9 per tahun atau jika dirupiahkan menjadi Rp 71 juta. Masih jauh dari kategori sebagai negara maju.
Pertumbuhan ekonomi saat ini, dinilai sebagai pertumbuhan yang tidak berkualitas, karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ekonom Senior Indef Faisal Basri dalam diskusi Catatan Awal Tahun 2023 pada 5 Januari 2023, dikutip Jumat (10/2/2023).
Menurut Faisal, memburuknya kualitas pertumbuhan ekonomi ini dipicu komposisi investasi yang diarahkan pemerintah kebanyakan untuk sektor-sektor infrastruktur.
Sementara investasi Indonesia di bidang IT, hingga riset jauh tertinggal dibanding negara lain.
“Investasi di Indonesia sebetulnya tinggi, tapi lihat Indonesia itu temannya Nepal dan Myanmar, investasinya otot, fisik, berupa building and construction jadi bukan otak yang dibangun,” ucap Faisal.
Mengutip data APO Productivity Databook 2022, Faisal menunjukkan komposisi investasi Indonesia mayoritas untuk konstruksi, sebesar 83%. Setara dengan Nepal yang di urutan pertama 85% dan Myanmar 81%.
Untuk IT dan Research and Development (R&D) tak sampai 5% sedangkan investasi lainnya yang non IT hanya di kisaran 10% dan peralatan transportasi di kisaran 3%.
Adapun Thailand, kata Faisal investasi infrastrukturnya hanya 32%, sedangkan untuk IT Capital bisa mencapai 13% dan R&D sebesar 4%, peralatan transportasi 25%, dan lainnya non IT 26%.
Demikian juga dengan Malaysia yang investasi IT Capitalnya sudah di posisi 16%, R%D di kisaran 4%, peralatan transportasi 7% dan investasi lainnya non IT mampu mencapai 18%. Sedangkan untuk investasi di sektor konstruksinya sebesar 50%.
China sendiri dengan luas wilayah yang Cukup besar, berdasarkan data Faisal, porsi investasinya untuk sektor konstruksi hanya 63%, untuk peralatan transportasi 9%, IT Capital 7%, R&D 4%, dan lainnya non IT sebesar 17%.
“Bikin ibu kota, LRT, MRT, Kereta Cepat, oke, kita enggak menolak, tapi harus diiringi oleh suntikan otak dalam bentuk IT Capital, other non IT Capital, dan R&D. Ini yang mendukung sustainable pertumbuhan itu,” ujar Faisal.
Oleh sebab itu, ia memperkirakan, hingga 2045 pun akan sulit bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah atau middle income trap, sebab investasinya untuk meningkatkan kerja otak anak bangsanya sangat minim. Indonesia mungkin gagal jadi negara maju.
“Itulah yang pada akhirnya hampir bisa dipastikan Indonesia akan mengalami middle income trap, tidak terhindarkan kalau business as usual masih jalan terus seperti sekarang ini,” kata Faisal.
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mengumumkan, saat ini pihaknya tengah merombak Visi Indonesia 2045, yang sudah disusun sejak 2016 silam.
Visi Indonesia 2045 itu adalah prakarsa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju dan masuk sebagai kekuatan ekonomi lima besar dunia dengan kualitas manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti berujar, revisi itu dilakukan karena Indonesia tidak hanya butuh reformasi ekonomi supaya bisa menjadi negara maju.
Indonesia, menurut Bappenas juga membutuhkan transformasi secara keseluruhan dari sisi ekonomi, sosial, hingga tata kelola.
“Visi 2045 yang kita susun 2016-2017 akan kita revisi dan tata ulang. Oleh sebab itu pada tahun ini kita akan menyusun kembali Visi Indonesia 2045,” jelas wanita yang kerap disapa Winny itu dalam acara Inisiasi Bersama Visi Indonesia 2045 di kantornya, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Revisi Visi Indonesia 2045 ini akan diimplementasikan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kini tengah disusun Bappenas.
Pemerintah menargetkan rancangan RPJPN tersebut dapat selesai pada Maret 2023 dan setelahnya akan dikonsultasikan ke publik dan ditetapkan dalam undang-undang pada September 2023.
“Kami tuangkan dalam RPJPN 2025-2045 dan kemudian akan ditetapkan melalui UU. Jadi legal basisnya ada bukan hanya visi dan misi, bukan hanya untuk pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Salah satu target yang ingin diimplementasikan dalam RPJPN dari sisi ekonomi adalah meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia.
Caranya dengan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang bernilai tambah tinggi sehingga struktur manufaktur dapat meningkat hingga 26,3% pada ekonomi 2044 dari posisi 2021 sebesar 19,3%.
Sementara itu, peranan sektor pertanian akan diarahkan menurun dalam struktur ekonomi dari yang tumbuhnya pada 2021 sebesar 13,3% menjadi hanya 7% pada 2044. Ini seiring dengan proses hilirisasi yang menjadikan sektor pertanian sebagai input bahan baku.
Dengan transformasi ekonomi yang mendorong produktifitas itu, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam RPJPN bisa konsisten di angka 6% tanpa adanya peningkatan ketimpangan dan emisi gas rumah kaca.
“Mencakup juga stabilitas dan pembiayaan serta ketahanan ekonomi. Ini akan diterjemahkan dalam kebijakan kewilayahan,” jelas Winny.
“Dengan demikian aspek kita mengurangi ketimpangan dan meningkatkan konektivitas menjadi penting mendorong upaya transformasi kita,” kata Winny lagi.
Meskipun belum jelas apa saja yang akan jadi Visi Indonesia 2045 terbaru itu, pada akhirnya semangat optimisme Indonesia menjadi negara maju harus terus didorong.
Setidaknya, agar Indonesia benar-benar serius untuk memiliki kekuatan ekonomi lima besar dunia pada 2045, Visi Indonesia 2045 harus ditetapkan menjadi keputusan politik nasional, tidak berubah meskipun kepemimpinan negara berganti.
Editor : Tyan/*
